Bandung Perketat PKL, Trotoar dan Drainase Tak Boleh Diganggu

VISI.NEWS — Pemerintah Kota Bandung memperketat penataan pedagang kaki lima (PKL) di berbagai wilayah. Aktivitas PKL tetap diperbolehkan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi para pedagang diminta mematuhi aturan agar aktivitas berdagang tidak mengganggu fungsi trotoar, jalan, maupun saluran air.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, penataan PKL bukan berarti pemerintah melarang masyarakat mencari nafkah. Pemerintah justru mendorong adanya pengaturan yang jelas agar kegiatan perdagangan tetap berjalan tanpa mengambil alih ruang publik atau mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.

Hal tersebut disampaikan Farhan saat Siskamling Siaga Bencana ke-101 di Kelurahan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Selasa, 8 September 2026.

Menurut Farhan, salah satu prinsip paling mendasar dalam penataan PKL adalah larangan mendirikan bangunan atau fasilitas permanen maupun semi permanen di ruang publik.

“Kalau buat saya sekarang patokannya yang paling penting PKL tidak membangun fasilitas atau bangunan permanen atau semi permanen. Yang paling penting itu saja,” kata Farhan.

Prinsip tersebut menjadi penting karena ruang publik memiliki fungsi yang harus tetap dipertahankan. Trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki, jalan digunakan untuk mobilitas kendaraan dan masyarakat, sementara saluran air harus tetap berfungsi mengalirkan air.

Karena itu, aktivitas ekonomi tidak boleh menghilangkan fungsi utama fasilitas publik tersebut.

Pemkot Bandung juga akan mendorong pengaturan jam operasional PKL di setiap titik. Farhan menyebut durasi berdagang dapat berada pada kisaran enam hingga delapan jam, tetapi dalam satu kawasan harus terdapat pola waktu operasional yang jelas dan disepakati bersama.