Soroti Anggaran Basarnas dan BMKG, Erna Sari Dewi: Harus Jadi Perhatian Khusus
PN
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Erna Sari Dewi./visi.news/ist.
VISI.NEWS — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, menyoroti keterbatasan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk 2027. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan anggaran kedua lembaga tersebut, mengingat perannya dalam penanganan bencana.
Hal itu disampaikan Erna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Sekretaris Utama BMKG dan Sekretaris Utama Basarnas, Selasa (8/9/2026).
Erna mengaku miris melihat kondisi anggaran kebencanaan, khususnya setelah mengetahui adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Basarnas. Ia berharap janji pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap anggaran kebencanaan benar-benar diwujudkan.
"Saya pikir itu 11,56. Ternyata mata saya itu silinder. Saya zoom, ternyata anggaran ini hanya 1,56. Ini cukup membuat saya terkaget-kaget," kata Erna dalam rapat.
Menurutnya, perhatian terhadap anggaran Basarnas penting karena para rescuer merupakan garda terdepan dalam operasi penyelamatan. Mereka tidak hanya menjalankan operasi pencarian dan pertolongan atau search and rescue (SAR), tetapi juga search and recovery.
Erna juga menyoroti adanya defisit belanja pegawai yang mencapai Rp377 miliar. Ia meminta pemerintah memastikan kebutuhan anggaran bagi 1.146 CPNS dan 369 PPPK yang baru direkrut Basarnas dapat terpenuhi.
"Ini adalah hal yang mutlak harus dipenuhi. Kesejahteraan para rescuer ini adalah hal yang mutlak untuk harus mendapat perhatian yang penuh," ujarnya.
Soroti Peralatan SAR yang Nol Anggaran
Selain kesejahteraan personel, Erna menyoroti pagu anggaran pada sejumlah subprogram Basarnas. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat kemampuan lembaga dalam menjalankan operasi penyelamatan secara maksimal.
Erna secara khusus menyoroti anggaran peralatan SAR yang disebutnya dialokasikan nol pada 2027. Peralatan yang disorot antara lain perangkat untuk high angle rescue, rescue truck, rescue car, drone, hingga radar.
"Bagaimana kemudian bisa bekerja secara maksimal melakukan search and rescue, search and recovery, kalau tidak didukung oleh peralatan-peralatan ini?" katanya.
Erna juga mempertanyakan besarnya anggaran untuk kantong jenazah yang disebut mencapai hampir Rp1,9 miliar, sementara sejumlah peralatan SAR dan kebutuhan pemeliharaannya justru tidak mendapatkan alokasi.
Ia meminta Basarnas memperhatikan kembali keseimbangan antara kebutuhan peralatan penyelamatan, pemeliharaan, dan kebutuhan penanganan korban.
"Ini seolah-olah di dalam pemikiran saya, alat-alat itu sengaja tidak terpenuhi, nanti kerjanya di belakang saja. Masukkan saja di kantong mayat. Ini kenapa kantong mayatnya banyak banget, sementara peralatannya kemudian maintenance-nya malah tidak ada di 2027," ujarnya.
Anggaran BMKG Dinilai Belum Seimbang dengan Beban Tugas
Erna kemudian menyoroti kondisi anggaran BMKG. Ia menyebut BMKG memiliki backlog anggaran sekitar Rp2,5 triliun, sementara dukungan anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp2 triliun.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan semakin luasnya tanggung jawab BMKG dalam mendukung sejumlah prioritas nasional.
BMKG, kata Erna, tidak hanya berperan dalam mitigasi bencana, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, infrastruktur, serta ketahanan bencana.
"Ini kerja yang kompleks ke depannya. Artinya kalau dengan dukungan anggaran yang hanya Rp2 triliun dan backlog-nya setengahnya, saya enggak yakin BMKG ini bisa bekerja secara maksimal," katanya.
Ia menilai terdapat paradoks antara kebutuhan strategis BMKG yang semakin besar dengan kondisi anggaran yang masih menghadapi backlog.
Erna juga menyoroti defisit anggaran pemeliharaan BMKG yang mencapai sekitar Rp377 miliar. Menurutnya, pemeliharaan harus menjadi perhatian karena BMKG telah menginvestasikan anggaran besar untuk pengadaan berbagai perangkat dan teknologi.
Tanpa dukungan pemeliharaan yang memadai, kata dia, aset-aset tersebut berisiko tidak dapat digunakan secara optimal.
"Kita kan sudah menganggarkan triliunan untuk perawatan-perawatan canggih di BMKG sebelumnya. Tanpa perawatan ini bisa jadi stranded assets," ujarnya.
Minta Pos BMKG di Pulau Enggano
Dalam kesempatan itu, Erna juga mengapresiasi kinerja BMKG Bengkulu yang dinilai aktif memberikan informasi mengenai kondisi wilayah kepulauan yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Ia mengatakan BMKG Bengkulu bahkan memberikan laporan hampir setiap jam mengenai kondisi pulau-pulau terluar yang terdampak.
Erna kemudian mengusulkan agar BMKG mempertimbangkan pembangunan pos pemantauan di Pulau Enggano, Bengkulu.
"Kalau bisa nanti kita taruh pos di Kepulauan 3D, di Pulau Enggano. Karena kalau sudah kejadian bencana, itu semua sudah blank. Kita tidak bisa komunikasi pakai apa pun," katanya.
Menurut Erna, keberadaan pos pemantauan di wilayah terluar penting untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi dan dukungan ketika terjadi bencana.
Ia menegaskan, kesiapsiagaan tidak boleh dilakukan setelah bencana terjadi. Dukungan anggaran untuk BMKG dan Basarnas harus disiapkan sejak awal agar kedua lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi mitigasi, pemantauan, pencarian, dan penyelamatan secara optimal.
"Jadi saya ingin bahwa kedua lembaga ini anggarannya harus menjadi perhatian khusus," tegas Erna.
Hal itu disampaikan Erna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Sekretaris Utama BMKG dan Sekretaris Utama Basarnas, Selasa (8/9/2026).
Erna mengaku miris melihat kondisi anggaran kebencanaan, khususnya setelah mengetahui adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Basarnas. Ia berharap janji pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap anggaran kebencanaan benar-benar diwujudkan.
"Saya pikir itu 11,56. Ternyata mata saya itu silinder. Saya zoom, ternyata anggaran ini hanya 1,56. Ini cukup membuat saya terkaget-kaget," kata Erna dalam rapat.
Menurutnya, perhatian terhadap anggaran Basarnas penting karena para rescuer merupakan garda terdepan dalam operasi penyelamatan. Mereka tidak hanya menjalankan operasi pencarian dan pertolongan atau search and rescue (SAR), tetapi juga search and recovery.
Erna juga menyoroti adanya defisit belanja pegawai yang mencapai Rp377 miliar. Ia meminta pemerintah memastikan kebutuhan anggaran bagi 1.146 CPNS dan 369 PPPK yang baru direkrut Basarnas dapat terpenuhi.
"Ini adalah hal yang mutlak harus dipenuhi. Kesejahteraan para rescuer ini adalah hal yang mutlak untuk harus mendapat perhatian yang penuh," ujarnya.
Soroti Peralatan SAR yang Nol Anggaran
Selain kesejahteraan personel, Erna menyoroti pagu anggaran pada sejumlah subprogram Basarnas. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat kemampuan lembaga dalam menjalankan operasi penyelamatan secara maksimal.
Erna secara khusus menyoroti anggaran peralatan SAR yang disebutnya dialokasikan nol pada 2027. Peralatan yang disorot antara lain perangkat untuk high angle rescue, rescue truck, rescue car, drone, hingga radar.
"Bagaimana kemudian bisa bekerja secara maksimal melakukan search and rescue, search and recovery, kalau tidak didukung oleh peralatan-peralatan ini?" katanya.
Erna juga mempertanyakan besarnya anggaran untuk kantong jenazah yang disebut mencapai hampir Rp1,9 miliar, sementara sejumlah peralatan SAR dan kebutuhan pemeliharaannya justru tidak mendapatkan alokasi.
Ia meminta Basarnas memperhatikan kembali keseimbangan antara kebutuhan peralatan penyelamatan, pemeliharaan, dan kebutuhan penanganan korban.
"Ini seolah-olah di dalam pemikiran saya, alat-alat itu sengaja tidak terpenuhi, nanti kerjanya di belakang saja. Masukkan saja di kantong mayat. Ini kenapa kantong mayatnya banyak banget, sementara peralatannya kemudian maintenance-nya malah tidak ada di 2027," ujarnya.
Anggaran BMKG Dinilai Belum Seimbang dengan Beban Tugas
Erna kemudian menyoroti kondisi anggaran BMKG. Ia menyebut BMKG memiliki backlog anggaran sekitar Rp2,5 triliun, sementara dukungan anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp2 triliun.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan semakin luasnya tanggung jawab BMKG dalam mendukung sejumlah prioritas nasional.
BMKG, kata Erna, tidak hanya berperan dalam mitigasi bencana, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, infrastruktur, serta ketahanan bencana.
"Ini kerja yang kompleks ke depannya. Artinya kalau dengan dukungan anggaran yang hanya Rp2 triliun dan backlog-nya setengahnya, saya enggak yakin BMKG ini bisa bekerja secara maksimal," katanya.
Ia menilai terdapat paradoks antara kebutuhan strategis BMKG yang semakin besar dengan kondisi anggaran yang masih menghadapi backlog.
Erna juga menyoroti defisit anggaran pemeliharaan BMKG yang mencapai sekitar Rp377 miliar. Menurutnya, pemeliharaan harus menjadi perhatian karena BMKG telah menginvestasikan anggaran besar untuk pengadaan berbagai perangkat dan teknologi.
Tanpa dukungan pemeliharaan yang memadai, kata dia, aset-aset tersebut berisiko tidak dapat digunakan secara optimal.
"Kita kan sudah menganggarkan triliunan untuk perawatan-perawatan canggih di BMKG sebelumnya. Tanpa perawatan ini bisa jadi stranded assets," ujarnya.
Minta Pos BMKG di Pulau Enggano
Dalam kesempatan itu, Erna juga mengapresiasi kinerja BMKG Bengkulu yang dinilai aktif memberikan informasi mengenai kondisi wilayah kepulauan yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Ia mengatakan BMKG Bengkulu bahkan memberikan laporan hampir setiap jam mengenai kondisi pulau-pulau terluar yang terdampak.
Erna kemudian mengusulkan agar BMKG mempertimbangkan pembangunan pos pemantauan di Pulau Enggano, Bengkulu.
"Kalau bisa nanti kita taruh pos di Kepulauan 3D, di Pulau Enggano. Karena kalau sudah kejadian bencana, itu semua sudah blank. Kita tidak bisa komunikasi pakai apa pun," katanya.
Menurut Erna, keberadaan pos pemantauan di wilayah terluar penting untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi dan dukungan ketika terjadi bencana.
Ia menegaskan, kesiapsiagaan tidak boleh dilakukan setelah bencana terjadi. Dukungan anggaran untuk BMKG dan Basarnas harus disiapkan sejak awal agar kedua lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi mitigasi, pemantauan, pencarian, dan penyelamatan secara optimal.
"Jadi saya ingin bahwa kedua lembaga ini anggarannya harus menjadi perhatian khusus," tegas Erna.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!