Dukung Wacana Pengintegrasian Badan Geologi ke BMKG, Lasarus: Lebih Efektif Tangani Bencana

VISI.NEWS — Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mendukung, wacana pengintegrasian Badan Geologi yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurutnya, penggabungan tersebut dapat memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan bencana.

Lasarus mengatakan, Komisi V DPR RI pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah tersebut. Ia menilai, semakin sedikit lembaga yang terlibat dalam koordinasi, maka komunikasi dan pengambilan keputusan di lapangan akan semakin mudah.

"Kalau mau mempersedikit badan, ada baiknya dari sisi efisiensi juga. Karena koordinasi juga jadi lebih mudah," kata Lasarus kepada Wartawan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Menurutnya, Badan Geologi selama ini memiliki peran penting dalam mengamati aktivitas gunung berapi. Sementara itu, BMKG memiliki instrumen, peralatan, serta sumber daya manusia yang juga berkaitan dengan pemantauan kondisi kebumian dan potensi bencana.

Lasarus menilai, pengintegrasian kedua lembaga tersebut dapat membuat pengelolaan data dan informasi kebencanaan menjadi lebih efektif.

"Geologi mengamati tentang aktivitas gunung berapi, kemudian dampak dari letusan itu BMKG juga punya instrumen, peralatan dan seterusnya. Sumber daya manusia yang terkait dengan geologi juga ada di BMKG," ujarnya.

Ia bahkan menyebut wacana penggabungan Badan Geologi ke BMKG sebagai ide yang baik. Menurut Lasarus, langkah tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi, terutama dalam hal komunikasi dan pemanfaatan peralatan.

"Memang kalau menurut saya setuju kalau itu digabungkan. Itu lebih efektif dan juga lebih efisien dari sisi komunikasi," kata dia.

Meski demikian, Lasarus mengakui bahwa pengintegrasian Badan Geologi ke BMKG akan memiliki konsekuensi administratif. Pasalnya, Badan Geologi saat ini berada di bawah Kementerian ESDM.

Namun, ia menilai persoalan tersebut pada dasarnya merupakan ranah pemerintah yang dapat diselesaikan melalui penataan administrasi dan koordinasi antar lembaga.

"Ya tergantung pemerintah. Itu kan masalah administratif sebetulnya. Ini lebih kepada administratif dan kemudian koordinasi di pemerintah," jelas Lasarus.

Menurut dia, apabila tujuan utama pengintegrasian tersebut adalah memperkuat penanganan bencana, maka keberadaan fungsi-fungsi terkait dalam satu institusi dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

"Kalau fokusnya ke bencana, menurut saya memang jauh lebih efektif kalau barang itu ada bersama BMKG," ujarnya.

Lasarus juga menyoroti penggunaan sejumlah peralatan BMKG oleh Badan Geologi untuk mendukung pengumpulan data geologi. Karena itu, integrasi dinilai dapat membuat pemanfaatan sumber daya dan peralatan menjadi lebih optimal.

"Sebagian peralatan BMKG ini juga dipakai oleh Badan Geologi untuk data geologi," katanya.

Lasarus menyebut persoalan personel menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan apabila pemerintah benar-benar merealisasikan pengintegrasian Badan Geologi ke BMKG.

Selain personel, pemerintah juga perlu menyiapkan penyesuaian administrasi dan kelembagaan agar proses integrasi dapat berjalan dengan baik.

"Yang paling soal personel saja. Masalah personel dan masalah administratif kenegaraan saja," tutur Lasarus.

Kendati demikian, Lasarus memastikan Komisi V DPR RI mendukung penuh wacana tersebut. Ia menyerahkan teknis pelaksanaan integrasi kepada pemerintah.

"Kalau menurut saya tidak ada masalah. Berarti setuju Badan Geologi ke BMKG? Oh iya. Menurut saya oke. Ide yang bagus, kita dukung," pungkasnya.