Soroti Kebocoran Penerimaan Negara, Galih Kartasasmita Minta Kemenkeu Perkuat Pengawasan

VISI.NEWS — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Dimuntur Kartasasmita, menyoroti masih adanya dugaan kebocoran penerimaan negara yang terjadi dalam aktivitas perdagangan dan distribusi barang. Ia meminta Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan serta meningkatkan modernisasi peralatan untuk mencegah kebocoran tersebut.

Hal itu disampaikan Galih dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI bersama enam Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Keuangan, Senin (7/9/2026).

Galih mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Keuangan yang dinilainya telah menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan penerimaan negara di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait potensi kebocoran pada jalur perdagangan dan distribusi barang.

"Saya masih banyak sekali yang mengadu ke saya, kebocoran banyak sekali, Pak," kata Galih dalam rapat tersebut.

Ia mencontohkan wilayah Batam yang disebutnya menjadi salah satu jalur masuknya berbagai komoditas, mulai dari pangan, buah-buahan hingga hasil pertambangan. Menurut dia, barang-barang tersebut kemudian dapat didistribusikan ke berbagai wilayah lainnya.

Galih juga mempertanyakan sejauh mana koordinasi antara Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal terkait, dengan instansi yang menangani perdagangan dan karantina dalam mengantisipasi potensi kebocoran.

"Yang saya ingin tahu, dari yang sepanjang jalan Bapak sudah hampir setahun, itu sambungan dari Bapak ke perdagangan dan ke karantina itu sejauh apa?" ujarnya.

Menurut Galih, persoalan tersebut perlu ditangani secara serius karena kebocoran penerimaan negara dapat berdampak terhadap optimalisasi pendapatan pemerintah.

Karena itu, ia menyatakan dukungan terhadap kebutuhan anggaran Kementerian Keuangan, bahkan membuka kemungkinan agar anggaran ditingkatkan jika diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan.

"Saya setuju dengan budget Bapak, malah mungkin naikin, Pak. Karena menurut saya masih banyak sekali kebocoran yang ada di mana-mana dan mungkin Bapak perlu tenaga lebih untuk menjalankan itu," katanya.

Selain penambahan sumber daya manusia, Galih mendorong Kementerian Keuangan melakukan modernisasi peralatan dan sistem pengawasan. Menurutnya, penguatan teknologi dapat menjadi salah satu instrumen untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara.

Ia juga meminta agar indikator kinerja utama (KPI) Kementerian Keuangan dibuat lebih menantang dan tidak mudah dicapai. Hal ini menyusul adanya sejumlah indikator yang telah mencapai lebih dari 100 persen meski tahun anggaran 2026 belum berakhir.

"Padahal banyak yang 110, 120 persen masih di bulan Agustus, gampang sekali itu KPI. Jadi dibikin lebih berat capaian itu," tegas Galih.

Menurut dia, penetapan KPI yang lebih realistis sekaligus menantang penting sebagai dasar evaluasi kinerja dan penyusunan target pada 2027.

"Kalau tidak sampai 100 persen, ya naikkan lagi, lebih sulit lagi," ujarnya.

Galih berharap perbaikan indikator kinerja, penguatan pengawasan, serta modernisasi sistem dapat mendorong Kementerian Keuangan meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan negara pada tahun mendatang.