Rokhmat Ardiyan Minta RKAB Batubara Tak Ganggu Pasokan Listrik
PN
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Rokhmat Ardiyan./visi.news/ist.
VISI.NEWS - Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tata kelola dan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan batubara tidak mengganggu kepastian pasokan energi primer bagi pembangkit listrik.
Rokhmat juga meminta pemerintah memberikan dukungan terhadap kelancaran operasional perusahaan tambang milik negara atau BUMN, mengingat perannya dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Hal tersebut disampaikan Rokhmat dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
“Jangan sampai terjadi pemadaman listrik gara-gara masalah RKAB batubara. Kemarin ada keluhan dari PT Vale Indonesia maupun BUMN-BUMN kita. Kami minta Pak Menteri memberikan dukungan luar biasa demi masa depan BUMN dan memastikan RKAB batubara kembali normal,” kata Rokhmat.
Menurutnya, kepastian penerbitan RKAB berkaitan erat dengan kelancaran rantai pasok batubara dan operasional perusahaan pertambangan. Karena itu, proses persetujuan RKAB perlu dilakukan secara cermat agar persoalan administratif maupun perizinan tidak berdampak terhadap ketersediaan energi nasional.
Rokhmat menekankan, pemerintah perlu memastikan tata kelola pertambangan berjalan sejalan dengan kebutuhan sektor kelistrikan. Dengan demikian, pasokan batubara untuk pembangkit dapat tetap terjaga dan tidak menimbulkan risiko terhadap keandalan listrik.
"Saya harap pasokan batubara untuk pembangkit dapat tetap terjaga dan tidak menimbulkan risiko terhadap keandalan listrik," pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak melakukan pemotongan RKAB terhadap perusahaan tambang BUMN. Menurutnya, pemerintah tetap memberikan RKAB kepada perusahaan negara, termasuk PT Bukit Asam (PTBA) dan PT Aneka Tambang (Antam).
“Mengenai RKAB, tidak ada BUMN yang kita potong, semuanya kita kasih termasuk PT BA dan PT Antam. Untuk PT Vale, kita bukan memotong, tetapi kita kasih dan kita tambah secara bertahap sesuai evaluasi kinerja dan aturan yang berlaku,” tegas Bahlil.
Bahlil juga memastikan pemerintah terus mengawal ketersediaan batubara untuk pembangkit listrik PLN guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi primer.
Sementara terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah Sulawesi, Bahlil menegaskan kondisi tersebut tidak berkaitan dengan persoalan RKAB batubara. Ia menyebut pemadaman terjadi akibat penurunan debit air pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
“Kalau untuk pemadaman di daerah tertentu seperti Sulawesi, itu bukan karena masalah RKAB batubara melainkan debit air PLTA yang sedang menurun. Kami pastikan tata kelola RKAB tetap transparan dan adil,” ujar Bahlil.
Rokhmat juga meminta pemerintah memberikan dukungan terhadap kelancaran operasional perusahaan tambang milik negara atau BUMN, mengingat perannya dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Hal tersebut disampaikan Rokhmat dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
“Jangan sampai terjadi pemadaman listrik gara-gara masalah RKAB batubara. Kemarin ada keluhan dari PT Vale Indonesia maupun BUMN-BUMN kita. Kami minta Pak Menteri memberikan dukungan luar biasa demi masa depan BUMN dan memastikan RKAB batubara kembali normal,” kata Rokhmat.
Menurutnya, kepastian penerbitan RKAB berkaitan erat dengan kelancaran rantai pasok batubara dan operasional perusahaan pertambangan. Karena itu, proses persetujuan RKAB perlu dilakukan secara cermat agar persoalan administratif maupun perizinan tidak berdampak terhadap ketersediaan energi nasional.
Rokhmat menekankan, pemerintah perlu memastikan tata kelola pertambangan berjalan sejalan dengan kebutuhan sektor kelistrikan. Dengan demikian, pasokan batubara untuk pembangkit dapat tetap terjaga dan tidak menimbulkan risiko terhadap keandalan listrik.
"Saya harap pasokan batubara untuk pembangkit dapat tetap terjaga dan tidak menimbulkan risiko terhadap keandalan listrik," pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak melakukan pemotongan RKAB terhadap perusahaan tambang BUMN. Menurutnya, pemerintah tetap memberikan RKAB kepada perusahaan negara, termasuk PT Bukit Asam (PTBA) dan PT Aneka Tambang (Antam).
“Mengenai RKAB, tidak ada BUMN yang kita potong, semuanya kita kasih termasuk PT BA dan PT Antam. Untuk PT Vale, kita bukan memotong, tetapi kita kasih dan kita tambah secara bertahap sesuai evaluasi kinerja dan aturan yang berlaku,” tegas Bahlil.
Bahlil juga memastikan pemerintah terus mengawal ketersediaan batubara untuk pembangkit listrik PLN guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi primer.
Sementara terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah Sulawesi, Bahlil menegaskan kondisi tersebut tidak berkaitan dengan persoalan RKAB batubara. Ia menyebut pemadaman terjadi akibat penurunan debit air pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
“Kalau untuk pemadaman di daerah tertentu seperti Sulawesi, itu bukan karena masalah RKAB batubara melainkan debit air PLTA yang sedang menurun. Kami pastikan tata kelola RKAB tetap transparan dan adil,” ujar Bahlil.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!