Dewi Juliani Minta Pemerintah Mitigasi Potensi Harga Pertamax Tembus Rp20 Ribu
PN
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dewi Juliani./visi.news/ist.
VISI.NEWS - Anggota Komisi VI DPR RI Dewi Juliani meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Dewi menyoroti potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax, yang disebut berpeluang mencapai Rp20.000 per liter apabila harga minyak dunia bertahan pada level tinggi.
“Gejolak harga minyak dunia harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai tekanan energi global berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan ada strategi yang kuat agar dampaknya tidak langsung dibebankan kepada konsumen,” kata Dewi kepada awak media, Rabu (16/9/2026).
Menurut Dewi, tekanan terhadap harga energi global perlu menjadi perhatian karena harga minyak mentah Brent dalam beberapa hari terakhir telah menembus US$100 per barel. Kondisi tersebut berlangsung di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah dan gangguan terhadap jalur distribusi minyak.
Dewi mengakui pemerintah tidak memiliki kendali langsung terhadap konflik geopolitik maupun pergerakan harga minyak dunia. Namun, pemerintah dinilai memiliki sejumlah instrumen kebijakan untuk mengelola dampak kenaikan harga minyak terhadap kondisi domestik.
“Kita tidak bisa mengendalikan konflik global maupun harga minyak dunia, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana dampaknya dikelola di dalam negeri. Jangan sampai masyarakat harus menanggung seluruh tekanan akibat situasi global,” ujarnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut meminta pemerintah dan Pertamina menyiapkan langkah mitigasi sejak awal, terutama jika harga minyak dunia bertahan pada level tinggi dalam jangka panjang.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan keamanan pasokan energi sekaligus mendorong efisiensi di tubuh Pertamina. Ruang penghematan juga perlu dicari agar kenaikan biaya akibat harga minyak dunia tidak sepenuhnya dialihkan kepada konsumen.
Selain efisiensi operasional, Dewi mendorong pengawasan distribusi BBM diperkuat. Ia juga meminta seluruh komponen pembentukan harga BBM dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat memahami faktor yang memengaruhi perubahan harga.
Legislator dari daerah pemilihan Riau I itu mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM dapat memberikan dampak berantai terhadap perekonomian.
Kenaikan harga BBM tidak hanya meningkatkan beban pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan biaya transportasi dan logistik. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Dewi menilai kebijakan energi perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional, keberlanjutan usaha Pertamina, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
“Energi adalah kebutuhan dasar. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil tidak memperbesar tekanan terhadap daya beli rakyat dan tidak ikut memperlambat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyampaikan bahwa harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Dex, berpotensi terdampak apabila harga minyak dunia tidak kembali ke kisaran US$60-US$70 per barel.
Dalam kondisi harga minyak dunia bertahan tinggi, kisaran harga BBM nonsubsidi Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter disebut sebagai salah satu kemungkinan yang dapat terjadi.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena perubahan harga BBM nonsubsidi berpotensi berdampak terhadap biaya mobilitas masyarakat serta biaya transportasi dan logistik.
Dewi menyoroti potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax, yang disebut berpeluang mencapai Rp20.000 per liter apabila harga minyak dunia bertahan pada level tinggi.
“Gejolak harga minyak dunia harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai tekanan energi global berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan ada strategi yang kuat agar dampaknya tidak langsung dibebankan kepada konsumen,” kata Dewi kepada awak media, Rabu (16/9/2026).
Menurut Dewi, tekanan terhadap harga energi global perlu menjadi perhatian karena harga minyak mentah Brent dalam beberapa hari terakhir telah menembus US$100 per barel. Kondisi tersebut berlangsung di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah dan gangguan terhadap jalur distribusi minyak.
Dewi mengakui pemerintah tidak memiliki kendali langsung terhadap konflik geopolitik maupun pergerakan harga minyak dunia. Namun, pemerintah dinilai memiliki sejumlah instrumen kebijakan untuk mengelola dampak kenaikan harga minyak terhadap kondisi domestik.
“Kita tidak bisa mengendalikan konflik global maupun harga minyak dunia, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana dampaknya dikelola di dalam negeri. Jangan sampai masyarakat harus menanggung seluruh tekanan akibat situasi global,” ujarnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut meminta pemerintah dan Pertamina menyiapkan langkah mitigasi sejak awal, terutama jika harga minyak dunia bertahan pada level tinggi dalam jangka panjang.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan keamanan pasokan energi sekaligus mendorong efisiensi di tubuh Pertamina. Ruang penghematan juga perlu dicari agar kenaikan biaya akibat harga minyak dunia tidak sepenuhnya dialihkan kepada konsumen.
Selain efisiensi operasional, Dewi mendorong pengawasan distribusi BBM diperkuat. Ia juga meminta seluruh komponen pembentukan harga BBM dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat memahami faktor yang memengaruhi perubahan harga.
Legislator dari daerah pemilihan Riau I itu mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM dapat memberikan dampak berantai terhadap perekonomian.
Kenaikan harga BBM tidak hanya meningkatkan beban pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan biaya transportasi dan logistik. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Dewi menilai kebijakan energi perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional, keberlanjutan usaha Pertamina, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
“Energi adalah kebutuhan dasar. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil tidak memperbesar tekanan terhadap daya beli rakyat dan tidak ikut memperlambat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyampaikan bahwa harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Dex, berpotensi terdampak apabila harga minyak dunia tidak kembali ke kisaran US$60-US$70 per barel.
Dalam kondisi harga minyak dunia bertahan tinggi, kisaran harga BBM nonsubsidi Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter disebut sebagai salah satu kemungkinan yang dapat terjadi.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena perubahan harga BBM nonsubsidi berpotensi berdampak terhadap biaya mobilitas masyarakat serta biaya transportasi dan logistik.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!