Felly Estelita Minta Pemerintah Prioritaskan Air Bersih untuk Cegah Stunting

VISI.NEWS - Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, meminta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN tidak hanya berorientasi pada capaian angka dalam menjalankan program penanganan stunting.

Menurut Felly, pemerintah perlu memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi percepatan penurunan stunting, terutama terkait akses air bersih dan sanitasi layak yang masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.

“Jangan kita cuma lip service. Programnya mungkin bagus, tapi seberapa target yang bisa dicapai. Makanya, tadi saya juga tanya masalah data, ini data dari mana,” kata Felly dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Felly menilai penanganan stunting tidak akan optimal jika persoalan mendasar seperti air bersih dan sanitasi belum tertangani. Menurutnya, akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan fundamental yang berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat.

“Mari kita fokuskan dulu air bersih. Jangan negara sudah sekian puluh tahun merdeka, tapi masyarakat air pun belum merdeka,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengatakan persoalan air bersih dan sanitasi masih ditemukan ketika dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah daerah saat masa reses.

Felly mengungkapkan masih ada masyarakat yang mengonsumsi air sumur yang berpotensi tercemar akibat buruknya sanitasi serta jarak antara sumber air dan tempat pembuangan limbah rumah tangga yang terlalu dekat.

“Ini nyata, ini real yang saya dapatkan. Di dalam air itu saya lihat ada jentik, ada ulat, dan itu dikonsumsi oleh masyarakat di suatu daerah. Kalau jarak sumur terlalu dekat dengan pembuangan BAB, dampaknya bisa seperti itu ke airnya,” ungkapnya.

Selain air bersih dan sanitasi, Felly turut mempertanyakan validitas serta keberlanjutan data yang digunakan pemerintah dalam penanganan keluarga berisiko stunting.

Ia menilai kualitas data menjadi faktor penting agar kebijakan yang disusun pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Felly juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan, termasuk masih adanya masyarakat miskin yang belum memiliki KTP serta pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi.

Menurutnya, persoalan administrasi tersebut dapat berdampak terhadap kepastian hukum dan administrasi kependudukan anak.

Ia juga mempertanyakan keberlanjutan sistem pendataan daring yang digunakan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan. Menurut Felly, data yang akurat dan berkelanjutan dibutuhkan untuk memastikan intervensi terhadap keluarga berisiko stunting tepat sasaran.

Minta Desa Prioritaskan Kebutuhan Dasar

Dalam aspek penganggaran, Felly meminta pemerintah pusat membantu pemerintah desa dalam menyusun skala prioritas pembangunan.

Ia menilai desa perlu mendapatkan arahan agar anggaran pembangunan tidak hanya diarahkan pada program yang mengejar capaian indikator, tetapi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Pimpinan di atas harus bantu nge-list kebutuhan terpenting desa, jangan dibiarkan mereka atur sendiri. Akhirnya hal penting seperti air bersih justru tidak dapat anggaran. Jangan bicara tinggi soal angka capaian stunting kalau hal mendasar seperti air bersih saja belum bisa,” pungkas Felly.

Sorotan Felly tersebut sejalan dengan data yang dipaparkan Kemendukbangga/BKKBN dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI.

Dari total 8,12 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Indonesia, sebanyak 2,93 juta keluarga masih memiliki jamban tidak layak. Selain itu, sebanyak 1,74 juta keluarga belum memiliki akses terhadap air minum yang layak.

Data tersebut menunjukkan persoalan sanitasi dan akses air bersih masih menjadi tantangan dalam upaya penanganan stunting secara komprehensif.

Di sisi lain, angka kehamilan tidak diinginkan (KTD) tercatat sebesar 14 persen, masih di atas target maksimal 12,6 persen. Sementara cakupan pelayanan KB pascapersalinan baru mencapai 44,80 persen dari target 57 persen.

Felly menilai berbagai persoalan tersebut perlu ditangani secara terintegrasi. Menurutnya, keberhasilan program penurunan stunting tidak cukup diukur melalui angka prevalensi, tetapi juga harus tercermin dari terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat.