Kasus Dugaan Korupsi di BJB: Mengapa Ridwan Kamil Belum Tersangka?

Namun persoalan kepercayaan publik muncul karena hasil akhirnya belum terlihat sebanding dengan lamanya proses.

Publik melihat ada penggeledahan, pemeriksaan, penelusuran aliran dana, penetapan tersangka dan penahanan. Tetapi setelah lebih dari satu tahun sejak penetapan tersangka, pertanyaan mengenai aktor lain yang mungkin mengetahui, menerima manfaat, memerintahkan atau memfasilitasi penggunaan dana tersebut belum seluruhnya terjawab di ruang publik.

Di sinilah KPK harus berhati-hati. Jangan sampai kerahasiaan materi penyidikan berubah menjadi kesan tidak ada perkembangan.

Dugaan aliran dana ke Pemprov Jabar menjadi titik krusial

Perkara ini semakin sensitif karena penyidik mengungkap adanya dugaan aliran dana yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut keterangan KPK yang menjadi dasar perkembangan perkara, terdapat dugaan penggunaan dana nonbujeter yang dikelola Corporate Secretary Bank BJB. Dana tersebut disebut berasal dari agensi pemenang pengadaan iklan dan diduga digunakan antara lain untuk kepentingan yang berkaitan dengan audit.

Jika benar terdapat uang dari fee agensi yang kemudian mengalir ke pihak lain di luar peruntukan resminya, penyidik harus menjawab siapa yang meminta, siapa yang menyetujui, siapa yang menerima dan siapa yang mengetahui.

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting apabila aliran uang tersebut berkaitan dengan proses audit BPK.

Audit merupakan mekanisme pengawasan yang seharusnya independen dan objektif. Karena itu, dugaan upaya mengondisikan hasil audit bukan sekadar persoalan administrasi internal perusahaan. Jika terbukti terdapat pemberian uang untuk memengaruhi proses pemeriksaan, konsekuensi hukumnya dapat menjadi jauh lebih serius.