VISI | Marwah Ulama

• NU harus tetap menjadi penjaga moral bangsa. 

Oleh Aep S. Abdullah

• Penulis, pengurus PCNU Kabupaten Bandung

MUKTAMAR ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026 bukan sekadar agenda lima tahunan organisasi. Muktamar adalah momentum penentuan arah perjalanan jam'iyah terbesar di Indonesia, sekaligus ujian apakah NU tetap berdiri sebagai kekuatan moral independen atau tergelincir menjadi arena perebutan kekuasaan yang sarat kepentingan duniawi.

Menghangatnya persaingan menuju kursi Ketua Umum PBNU antara lain muncul nama-nama KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), KH Zulfa Mustofa, dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) adalah hal yang wajar dalam organisasi besar. Perbedaan gagasan, visi, strategi, dan kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika demokrasi organisasi.

Namun ada satu hal yang jauh lebih penting daripada siapa yang menang: bagaimana kemenangan itu diraih.

Sebab dalam tradisi NU, kepemimpinan bukan sekadar persoalan jabatan. Kepemimpinan adalah amanah. Jabatan bukan hadiah, melainkan beban pertanggungjawaban dunia dan akhirat.

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Dan pada hari kiamat ia menjadi penyesalan dan kehinaan kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajibannya." (HR Muslim).

Karena itu, muktamar seharusnya menjadi ruang musyawarah yang bersih, bukan pasar transaksi kekuasaan.

Amanat Para Muassis: NU Bukan Alat Kekuasaan