VISI | Marwah Ulama

• NU harus tetap menjadi penjaga moral bangsa. 

Oleh Aep S. Abdullah

• Penulis, pengurus PCNU Kabupaten Bandung

MUKTAMAR ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026 bukan sekadar agenda lima tahunan organisasi. Muktamar adalah momentum penentuan arah perjalanan jam'iyah terbesar di Indonesia, sekaligus ujian apakah NU tetap berdiri sebagai kekuatan moral independen atau tergelincir menjadi arena perebutan kekuasaan yang sarat kepentingan duniawi.

Menghangatnya persaingan menuju kursi Ketua Umum PBNU antara lain muncul nama-nama KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), KH Zulfa Mustofa, dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) adalah hal yang wajar dalam organisasi besar. Perbedaan gagasan, visi, strategi, dan kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika demokrasi organisasi.

Namun ada satu hal yang jauh lebih penting daripada siapa yang menang: bagaimana kemenangan itu diraih.

Sebab dalam tradisi NU, kepemimpinan bukan sekadar persoalan jabatan. Kepemimpinan adalah amanah. Jabatan bukan hadiah, melainkan beban pertanggungjawaban dunia dan akhirat.

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Dan pada hari kiamat ia menjadi penyesalan dan kehinaan kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajibannya." (HR Muslim).

Karena itu, muktamar seharusnya menjadi ruang musyawarah yang bersih, bukan pasar transaksi kekuasaan.

Amanat Para Muassis: NU Bukan Alat Kekuasaan

Sejarah kelahiran NU tahun 1926 mengajarkan bahwa organisasi ini didirikan bukan untuk mengejar jabatan politik atau kedekatan dengan penguasa.

Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, KH Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri dan para muassis mendirikan NU untuk menjaga agama, melindungi umat, memperkuat pendidikan pesantren, dan membimbing masyarakat melalui akhlak Ahlussunnah wal Jamaah.

Para pendiri NU memahami bahwa kekuasaan bersifat sementara, sedangkan nilai-nilai moral bersifat abadi.

Dalam filsafat politik klasik, Aristoteles menyebut bahwa negara membutuhkan kebajikan (virtue) agar tidak berubah menjadi alat kepentingan segelintir elite. Tanpa moralitas, politik hanya menjadi perebutan keuntungan.

NU selama hampir satu abad bertahan bukan karena kekuatan anggaran, bukan karena kedekatan dengan pemerintah, dan bukan pula karena dukungan oligarki. NU besar karena kepercayaan umat.

Kepercayaan itulah yang harus dijaga.

Karena itu, siapapun yang terpilih nanti harus menyadari bahwa NU tidak boleh menjadi subordinat pemerintah. Sebaliknya, NU harus lebih besar dari pemerintah dalam pengertian moral dan pengaruh sosial.

Pemerintah datang dan pergi melalui siklus politik. Presiden berganti. Menteri berganti. Kepala daerah berganti.

Tetapi NU tetap ada.

NU adalah rumah besar umat yang melampaui periode kekuasaan mana pun.

Independensi Adalah Harga Mati

Kedekatan NU dengan pemerintah sering kali dibutuhkan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Namun kedekatan tidak boleh berubah menjadi ketergantungan.

Hubungan ideal NU dan negara adalah hubungan kritis-konstruktif.

Ketika pemerintah benar, NU mendukung.

Ketika pemerintah keliru, NU mengingatkan.

Ketika rakyat terzalimi, NU membela.

Ketika keadilan terancam, NU bersuara.

Di sinilah independensi menjadi harga mati.

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah mengingatkan bahwa organisasi atau kelompok sosial yang terlalu dekat dengan kekuasaan berisiko kehilangan daya kritisnya. Ketika itu terjadi, mereka bukan lagi penjaga masyarakat, melainkan perpanjangan tangan penguasa.

NU tidak boleh terjebak dalam situasi demikian.

Marwah NU justru terletak pada kemampuannya berdiri tegak di atas semua kepentingan politik praktis.

Politik Uang: Racun yang Menggerogoti Keikhlasan

Ancaman terbesar dalam setiap kontestasi organisasi bukanlah perbedaan pilihan.

Ancaman terbesar adalah politik uang.

Politik uang menghancurkan keikhlasan. Politik uang membunuh objektivitas. Politik uang mengubah amanah menjadi investasi yang harus dikembalikan setelah kemenangan.

Ketika suara dapat dibeli, maka integritas kehilangan maknanya.

Ketika dukungan dapat diperdagangkan, maka kepemimpinan kehilangan legitimasi moralnya.

Politik uang dalam muktamar bukan sekadar pelanggaran etika organisasi. Ia adalah pengkhianatan terhadap amanah para muassis.

Lebih dari itu, politik uang melahirkan kepemimpinan yang sejak awal dibebani hutang politik.

Pemimpin yang lahir dari transaksi akan sibuk membayar transaksi.

Pemimpin yang lahir dari keikhlasan akan sibuk melayani umat.

Karena itu, seluruh peserta muktamar harus berani mengatakan tidak terhadap segala bentuk suap, gratifikasi, hadiah terselubung, fasilitas mewah, atau praktik transaksional lainnya.

NU tidak boleh menjadi korban budaya politik yang selama ini justru sering dikritiknya.

Memilih dengan Hati, Bukan dengan Kepentingan

Muktamirin memiliki tanggung jawab sejarah.

Pilihan mereka tidak hanya menentukan siapa Ketua Umum PBNU lima tahun ke depan, tetapi juga menentukan wajah NU menuju satu abad kedua.

Karena itu, ukuran utama bukanlah popularitas, bukan kedekatan personal, bukan asal daerah, bukan kekuatan jaringan, dan bukan pula akses kepada kekuasaan.

Yang harus menjadi pertimbangan adalah integritas, kapasitas, akhlak, keberanian moral, komitmen terhadap pesantren, kemampuan menjaga persatuan, dan ketulusan mengabdi kepada umat.

Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang memandang kekuasaan sebagai sarana pelayanan, bukan sarana kemuliaan pribadi.

Jika para pemilih mendasarkan pilihan pada ketulusan, maka siapapun yang terpilih akan memperoleh legitimasi moral yang kuat.

Namun jika pilihan didasarkan pada kepentingan sesaat, maka yang lahir hanyalah kemenangan administratif tanpa keberkahan.

Menentukan Masa Depan NU

Persaingan antara Gus Yahya, Gus Rozin, KH Zulfa Mustofa, dan Gus Kikin menunjukkan bahwa NU memiliki banyak kader berkualitas. Itu merupakan modal besar organisasi.

Namun kualitas kandidat tidak akan berarti apabila proses pemilihannya tercemar.

Muktamar harus menjadi panggung adab, bukan arena intrik.

Harus menjadi forum musyawarah, bukan pasar transaksi.

Harus menjadi ruang pengabdian, bukan tangga ambisi.

NU membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga persatuan, memperkuat pesantren, memberdayakan umat, dan mengembalikan posisi NU sebagai penjaga moral bangsa yang independen dari kepentingan politik sesaat.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah NU masih setia pada cita-cita para pendirinya?

Jika jawabannya ya, maka muktamar ini harus berlangsung dalam suasana keikhlasan, kejujuran, dan kebebasan dari politik uang.

Karena marwah ulama jauh lebih berharga daripada kemenangan siapa pun.

Sebagaimana pesan abadi Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, perjuangan harus dibangun di atas keikhlasan. Sebab organisasi yang kehilangan keikhlasan akan kehilangan ruhnya, dan kekuasaan yang kehilangan moralitas pada akhirnya hanya akan menjadi sejarah yang dilupakan.***