Said Abdullah Soroti Data Desil Penerima Subsidi, Minta Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran

VISI.NEWS — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti akurasi data desil penerima subsidi pemerintah yang dinilai masih menghadapi persoalan inclusion error dan exclusion error. Ia meminta pemerintah memastikan subsidi dan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Hal tersebut disampaikan Said dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Said mengatakan, ketidaktepatan data penerima subsidi masih menjadi persoalan yang berlangsung sejak penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga kini beralih ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN).

Menurutnya, kesalahan pendataan tersebut menyebabkan masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru tidak menerima manfaat. Sebaliknya, masyarakat yang dinilai tidak berhak masih dapat masuk dalam daftar penerima.

“Yang berhak menerima tidak menerima, karena dia seharusnya posisi desil tiga, tiba-tiba desilnya sembilan. Yang berhak menerima tidak menerima, yang tidak berhak menerima dia menerima. Sehingga exclusion-inclusion error-nya dari 2017, DTSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sampai sekarang DTSN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), problem besar,” tegas Said.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai validitas data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program subsidi dan bantuan pemerintah. Ia menyebut masih terdapat berbagai aduan masyarakat terkait penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

“Sehingga tepat sasaran, kata kunci yang selalu kita tekankan, itu menjadi bias. Nah, sekarang saya minta jawaban pemerintah soal kompensasi,” ujar Said.

Untuk meningkatkan akurasi data penerima subsidi, Said mendorong pemerintah mempertimbangkan penggunaan teknologi biometrik. Menurutnya, identifikasi menggunakan sidik jari maupun retina mata dapat mempermudah proses verifikasi sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran subsidi.

“Tidak ada skema yang lebih baik yang meniru negara lain, yang hanya pakai retina mata atau pakai sidik jari? Pemerintah punya kemampuan melakukan itu sehingga masyarakat bawah lebih dimudahkan. Tinggal tap pakai sidik jari,” katanya.

Sementara itu, pemerintah menjelaskan bahwa DTSN terus diperbarui dengan menggunakan berbagai sumber data. Proses pemutakhiran dilakukan melalui data administrasi, hasil sensus, pembaruan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ground check, serta usulan dan sanggahan masyarakat melalui kanal resmi.

Berdasarkan pembaruan per 10 Juli 2026, pemerintah menyebut DTSN versi 3 telah mencakup sekitar 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga.

Pemerintah memastikan pemutakhiran akan terus dilakukan agar data tersebut semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekaligus menekan potensi inclusion error dan exclusion error.

Meski demikian, Said menilai penjelasan pemerintah terkait pemutakhiran data belum menjawab substansi pertanyaannya mengenai skema kompensasi energi.

Ia mempertanyakan relevansi anggaran kompensasi yang selama ini diberikan kepada sektor tertentu. Menurut Said, anggaran tersebut perlu dievaluasi dan dimungkinkan untuk dialihkan guna memperkuat subsidi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Yang dijawab desilnya, yang belum terjawab kompensasinya. Apa tidak bisa kompensasi itu dikurangi, dialihkan ke subsidi?” kata Said.

Ia juga mempertanyakan apakah industri-industri yang selama ini menerima kompensasi masih layak memperoleh fasilitas tersebut. Jika kompensasi tetap dinilai diperlukan, Said meminta pemerintah memastikan efisiensi pemberiannya.

“Kalau memang layak dan wajib, berarti ada yang perlu dievaluasi dari sisi efisiensinya. Yang ingin kami pastikan adalah subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.