Farah Puteri Nahlia: Penguatan PDN Krusial untuk Kedaulatan Data Nasional

VISI.NEWS — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia menegaskan pentingnya penguatan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan data dan keamanan informasi masyarakat.

Hal itu disampaikan Farah dalam Rapat Kerja Anggaran Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers, Selasa (1/9/2026).

Menurut Farah, pengelolaan data nasional tidak dapat hanya berorientasi pada keberlangsungan sistem. Pemerintah juga harus memastikan infrastruktur PDN memiliki tingkat keamanan dan ketahanan yang kuat serta berada dalam kendali negara.

"Penguatan Pusat Data Nasional (PDN) krusial bagi kedaulatan bangsa. Ketika rakyat menyerahkan datanya, negara wajib menjamin bahwa sistem ini bukan sekadar berjalan, melainkan aman, resilien, dan sepenuhnya berada dalam kendali negara kita," kata Farah.

Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam menyerahkan dan menggunakan data pribadi harus diimbangi dengan jaminan keamanan yang memadai. Karena itu, penguatan PDN menjadi salah satu aspek strategis dalam pembangunan ekosistem digital nasional.

Farah menekankan, keamanan data tidak hanya berkaitan dengan kemampuan sistem untuk beroperasi, tetapi juga menyangkut ketahanan menghadapi berbagai gangguan serta kemampuan negara dalam memastikan data strategis tetap terlindungi.

"Ketika rakyat menyerahkan datanya, negara wajib menjamin" keamanan dan ketahanan sistem tersebut, tegasnya.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur digital nasional harus diarahkan untuk memperkuat kemandirian Indonesia dalam mengelola data. Dengan demikian, PDN diharapkan tidak sekadar menjadi pusat penyimpanan data pemerintah, tetapi juga menjadi bagian penting dari fondasi kedaulatan digital Indonesia.

Komisi I DPR RI pun mendorong agar penguatan PDN dilakukan secara serius, baik dari sisi infrastruktur, keamanan siber, maupun tata kelola. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan transformasi digital berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan nasional dan keamanan data masyarakat.