Herry Dermawan Dorong Penguatan Masyarakat Peduli Api untuk Cegah Karhutla

VISI.NEWS –  Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Herry Dermawan, mendorong Kementerian Kehutanan memperkuat peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, keterlibatan masyarakat di tingkat desa menjadi salah satu kunci untuk mencegah kebakaran meluas.

Herry menyoroti keberadaan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di sejumlah daerah yang dinilainya memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Ia mencontohkan masyarakat di kawasan perbatasan Cirebon yang secara swadaya membentuk MPA dan bahkan memiliki aturan desa untuk menjaga lingkungan.

“Saya sangat terharu dan bangga. Ternyata masyarakat di sana membuat yang namanya MPA, Masyarakat Peduli Api, yang sangat luar biasa dan tidak digaji oleh pemerintah,” ujar Herry dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Menurutnya, keberadaan MPA menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk mencegah kebakaran sejak dini. Namun, kepedulian tersebut perlu didukung pemerintah dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Herry menyebut masyarakat kerap menghadapi kendala ketika hendak menangani kebakaran dalam skala kecil. Salah satunya keterbatasan akses terhadap sumber air serta peralatan dasar untuk pemadaman.

“Ketika ada kebakaran, sumber air ada. Tapi air harus dipikul. Mereka tidak bisa memikul. Ketika ada kebakaran kecil, mereka mau menghubungi teman-temannya, tetapi tidak punya alat,” katanya.

Ia menilai dukungan berupa peralatan dasar seperti masker, sepatu, helm, dan perlengkapan pemadaman lainnya relatif mudah dipenuhi pemerintah. Karena itu, Herry meminta Kementerian Kehutanan memberikan perhatian lebih kepada kelompok-kelompok MPA yang aktif di lapangan.

“Yang saya rasa itu sangat-sangat bisa dipenuhi oleh Kementerian,” ujarnya.

Herry juga mendorong agar model pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan karhutla tersebut dapat direplikasi di berbagai daerah. Menurutnya, pendekatan berbasis masyarakat lebih mengedepankan upaya pencegahan dibandingkan penanganan ketika kebakaran sudah meluas.

“Lebih baik kita dari SD diajari lebih baik mencegah daripada mengobati kebakaran ini, daripada menerima kebakaran,” katanya.

Selain persoalan karhutla, Herry turut mengingatkan pemerintah mengenai tindak lanjut pembahasan Rencana Perhutanan Kemasyarakatan (RPK) dan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat Komisi IV DPR RI.

Ia mengatakan, pembahasan tersebut sebelumnya dijanjikan dapat ditindaklanjuti dalam waktu satu bulan. Namun, hingga mendekati September 2026, tindak lanjut yang diharapkan belum juga terlihat secara optimal.

“Kita membahas masalah RPK-HPDK yang sudah dijanjikan satu bulan. Bulan Juni atau Juli kita sudah rapat lagi, minta perpanjangan satu bulan. Sekarang sudah mau bulan September,” kata Herry.

Herry berharap Kementerian Kehutanan dapat mempercepat penyelesaian berbagai tindak lanjut tersebut sekaligus memperkuat program pencegahan karhutla berbasis masyarakat.

Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang telah aktif menjaga lingkungan tidak hanya membantu penanganan karhutla, tetapi juga dapat menjadi model kolaborasi yang dapat diterapkan di daerah lain.

“Kalau ini nanti Bapak bisa blow up, ini bisa direplikasi ke daerah-daerah lain,” pungkasnya.