Nikah Siri Bisa Dihukumi Haram, Ini Penjelasan dan Argumentasinya

VISI.NEWS | JAKARTA - Fenomena nikah di bawah tangan atau nikah siri masih saja marak terjadi.

Karena petikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak jarang praktik nikah di bawah tangan ini menimbulkan dampak negatif (mudarat) terhadap istri ataupun anak yang dilahirkannya.

Sebab, meski sah secara agama, tetapi pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara.

Dampak negatif yang bisa saja terjadi misalnya, status anak disamakan dengan anak di luar nikah, atau istri dan anak tidak memiliki hak waris di mata hukum.

Selain itu, secara hukum suami tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah sehingga jika suatu saat suami pergi begitu saja dan menelantarkan anak istrinya, maka istri akan sulit menggugat dan menuntut hak atas diri dan anaknya.

Oleh karenanya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang nikah di bawah tangan untuk dijadikan pedoman.

Fatwa MUI No 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan menyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Ketentuan umum yaitu nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah