KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Rp15,68 Miliar ke Tiga Kementerian

Karena itu, KPK meminta agar setiap aset yang telah dialihkan penggunaannya diberikan penanda khusus yang menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan hasil penanganan perkara KPK.

“Pimpinan KPK berpesan, agar aset-aset dipasangkan plang yang menginformasikan bahwa barang tersebut merupakan hasil penanganan perkara KPK,” kata Mungki.

Menurut dia, penanda tersebut penting agar masyarakat mengetahui bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penindakan dan penghukuman terhadap pelaku.

Pengelolaan barang rampasan yang tepat, lanjutnya, memungkinkan aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi kembali memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

“Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penanganan perkara korupsi tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui kementerian dan lembaga yang memanfaatkannya. Ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.

KPK Akan Awasi Pemanfaatan Aset

Setelah proses serah terima, KPK tidak serta-merta melepas pengawasan terhadap aset tersebut. Sebagai pengurus barang rampasan negara, KPK akan melakukan monitoring terhadap pengelolaan aset di kementerian penerima.

Pengawasan meliputi penyelesaian administrasi, proses balik nama apabila diperlukan, pencatatan aset sebagai barang milik negara, hingga memastikan aset benar-benar digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

KPK memberikan waktu sekitar enam bulan hingga satu tahun kepada kementerian dan lembaga penerima untuk menyelesaikan proses administrasi sekaligus memastikan aset dapat dimanfaatkan secara optimal.