Bandung Bangun Ekonomi Digital dari Angkot Listrik

 “Pemerintah tidak boleh berbisnis. Jadi pengadaannya oleh Kopamas, membeli dari ATPM atau provider. Pemerintah hanya memberikan izin dan melakukan enforcement,” ujarnya.

 Pola tersebut membuat pemerintah berada pada posisi sebagai regulator sekaligus pengawas pelaksanaan. Sementara pengadaan dan pengelolaan armada dilakukan oleh pihak yang menjalankan kegiatan usaha angkutan.

 Transformasi menuju angkot listrik juga disebut tidak ditujukan untuk menghilangkan mata pencaharian pengemudi angkot yang selama ini beroperasi di Kota Bandung. Farhan menegaskan, kehadiran kendaraan listrik merupakan bagian dari proses penggantian atau peremajaan kendaraan lama.

 “Angkot listrik ini tidak menggerus angkot yang sudah ada. Ini mengganti atau melakukan peremajaan kendaraan yang sudah ada. Sopirnya tetap pemain lama,” kata Farhan.

 Selain mengganti kendaraan, pemerintah juga menyiapkan perubahan dalam sistem operasional pengemudi. Salah satu konsep yang didorong adalah penggunaan sistem pengemudi bergaji. Dengan pola tersebut, pemerintah berharap pelayanan transportasi dapat berubah dari sistem yang berorientasi pada kejar setoran menjadi pelayanan yang lebih teratur.

 Perubahan sistem kerja tersebut juga diharapkan dapat mengurangi kebiasaan kendaraan berhenti terlalu lama untuk menunggu penumpang atau mengetem. Dengan demikian, operasional angkot diharapkan menjadi lebih teratur dan terintegrasi dengan sistem transportasi publik lainnya.

 Untuk Bandung Angkot Utama, tarif ditetapkan sebesar Rp7.000 sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran dirancang menggunakan sistem nontunai sehingga transaksi penumpang dapat dilakukan secara digital.

 Dari sisi fasilitas, armada Bandung Angkot Utama dirancang memberikan pengalaman perjalanan yang berbeda dibandingkan angkot konvensional. Kendaraan akan dilengkapi pendingin udara, Wi-Fi, kamera pengawas atau CCTV, serta kursi prioritas bagi penyandang disabilitas.