Bandung Bangun Ekonomi Digital dari Angkot Listrik

VISI.NEWS — Pemerintah Kota Bandung mulai mengembangkan Bandung Angkot Utama sebagai salah satu pintu masuk untuk membangun ekosistem ekonomi digital berbasis blockchain. Pengembangan tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperbarui transportasi publik, tetapi juga menghubungkan sektor transportasi, kendaraan listrik, infrastruktur energi, teknologi digital, hingga aktivitas ekonomi masyarakat dalam satu ekosistem.

 Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pembangunan ekosistem ekonomi digital tersebut dimulai dari sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Transportasi publik dipilih sebagai salah satu entry point melalui penerapan kendaraan listrik yang mendukung sistem Bus Rapid Transit atau BRT.

 “Kota Bandung sedang membangun digital economy ecosystem berbasis blockchain. Ada enam pelaku yang terlibat. Entry point-nya adalah implementasi ekosistem transportasi listrik yang mendukung BRT,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu (16/9/2026).

 Menurut Farhan, ekosistem transportasi listrik yang sedang disiapkan tidak hanya berkaitan dengan pengadaan kendaraan. Sistem tersebut mencakup berbagai komponen, mulai dari kendaraan listrik, baterai, pemeliharaan kendaraan dan baterai, aspek keselamatan, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU, hingga penyediaan suku cadang.

 Konsep tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas transportasi Kota Bandung. Bandung Angkot Utama nantinya diarahkan menjadi salah satu penghubung atau feeder yang terkoneksi dengan berbagai moda transportasi, mulai dari kereta cepat, kereta antarkota, jalan tol, penerbangan, BRT hingga angkot listrik.

 “Ini bagian dari konektivitas Bandung, dari high speed rail, kereta antarkota, jalan tol, penerbangan, BRT, dan electric angkot sebagai feeder,” kata Farhan.

 Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa perannya dalam program tersebut bukan sebagai pelaku usaha yang melakukan pengadaan dan menjalankan bisnis armada. Menurut Farhan, pengadaan kendaraan dilakukan oleh Koperasi Pengusaha Angkutan Kota atau Kopamas melalui Agen Tunggal Pemegang Merek atau ATPM maupun penyedia kendaraan.

 “Pemerintah tidak boleh berbisnis. Jadi pengadaannya oleh Kopamas, membeli dari ATPM atau provider. Pemerintah hanya memberikan izin dan melakukan enforcement,” ujarnya.

 Pola tersebut membuat pemerintah berada pada posisi sebagai regulator sekaligus pengawas pelaksanaan. Sementara pengadaan dan pengelolaan armada dilakukan oleh pihak yang menjalankan kegiatan usaha angkutan.

 Transformasi menuju angkot listrik juga disebut tidak ditujukan untuk menghilangkan mata pencaharian pengemudi angkot yang selama ini beroperasi di Kota Bandung. Farhan menegaskan, kehadiran kendaraan listrik merupakan bagian dari proses penggantian atau peremajaan kendaraan lama.

 “Angkot listrik ini tidak menggerus angkot yang sudah ada. Ini mengganti atau melakukan peremajaan kendaraan yang sudah ada. Sopirnya tetap pemain lama,” kata Farhan.

 Selain mengganti kendaraan, pemerintah juga menyiapkan perubahan dalam sistem operasional pengemudi. Salah satu konsep yang didorong adalah penggunaan sistem pengemudi bergaji. Dengan pola tersebut, pemerintah berharap pelayanan transportasi dapat berubah dari sistem yang berorientasi pada kejar setoran menjadi pelayanan yang lebih teratur.

 Perubahan sistem kerja tersebut juga diharapkan dapat mengurangi kebiasaan kendaraan berhenti terlalu lama untuk menunggu penumpang atau mengetem. Dengan demikian, operasional angkot diharapkan menjadi lebih teratur dan terintegrasi dengan sistem transportasi publik lainnya.

 Untuk Bandung Angkot Utama, tarif ditetapkan sebesar Rp7.000 sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran dirancang menggunakan sistem nontunai sehingga transaksi penumpang dapat dilakukan secara digital.

 Dari sisi fasilitas, armada Bandung Angkot Utama dirancang memberikan pengalaman perjalanan yang berbeda dibandingkan angkot konvensional. Kendaraan akan dilengkapi pendingin udara, Wi-Fi, kamera pengawas atau CCTV, serta kursi prioritas bagi penyandang disabilitas.

 Ketua Kopamas Kota Bandung Budi Kurnia mengatakan, pihaknya siap terlibat dalam proses peremajaan angkutan kota melalui penggunaan kendaraan listrik.

 Kopamas saat ini memiliki sekitar 475 unit angkutan. Dari jumlah tersebut, dua unit kendaraan listrik telah digunakan dalam tahap uji coba.

 Salah satu kendaraan listrik tersebut bahkan telah memperoleh izin untuk masuk dan beroperasi di kawasan Bandara Internasional Husein Sastranegara. Kendaraan tersebut disebut telah menjalani operasional selama sekitar satu bulan.

 Budi mengatakan, penggunaan kendaraan listrik akan dilakukan secara bertahap. Target jangka panjangnya adalah seluruh armada Kopamas dapat beralih menggunakan kendaraan listrik.

 Peralihan tersebut membutuhkan sistem operasional baru karena kendaraan listrik memiliki kebutuhan pengisian daya dan pemeliharaan yang berbeda dari kendaraan berbahan bakar fosil. Karena itu, kendaraan direncanakan menggunakan sistem pool.

 Dengan sistem tersebut, armada ditempatkan di lokasi tertentu sehingga proses pengisian daya, pemeriksaan, dan pemeliharaan kendaraan dapat dilakukan secara lebih terpusat. Sistem pool juga memungkinkan pengelola melakukan pengaturan armada secara lebih terstruktur.

 Pemkot Bandung bersama Kopamas selanjutnya akan melakukan pemetaan lokasi SPKLU yang dibutuhkan untuk mendukung operasional kendaraan listrik. Ketersediaan infrastruktur pengisian daya menjadi salah satu faktor penting agar armada dapat beroperasi secara berkelanjutan.

 Pengembangan Bandung Angkot Utama juga melibatkan pihak swasta dan pengembang teknologi. CEO PT Sinergi Satu Daya Sean Justin mengatakan, transformasi transportasi listrik tidak cukup hanya dilakukan melalui penyediaan kendaraan. Dibutuhkan ekosistem pendukung dari sisi hulu hingga hilir.

 Melalui Famindo Group, pihaknya berperan sebagai lead integrator dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Peran tersebut mencakup penyusunan cetak biru transisi kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik serta penyediaan infrastruktur pengisian daya.

 Dalam pengembangan armada di Kota Bandung, Famindo bekerja sama dengan Indomobil Photon untuk penyediaan kendaraan yang digunakan dalam operasional.

 Menurut Sean, aspek keselamatan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Hal tersebut berkaitan dengan penggunaan baterai lithium yang membutuhkan penanganan khusus apabila terjadi insiden.

 Karena itu, teknologi keselamatan dan mitigasi risiko baterai menjadi bagian dari sistem yang sedang disiapkan. Pengembangan ekosistem tidak hanya berfokus pada bagaimana kendaraan dapat berjalan, tetapi juga bagaimana kendaraan dapat dioperasikan dan dirawat dengan standar keselamatan yang memadai.

 Sean menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Program tersebut diarahkan menjadi tahap awal penyusunan rencana aksi dan implementasi yang dapat diukur, termasuk pengelolaan serta mitigasi risiko dalam operasional kendaraan listrik.

 Di sisi lain, pengembangan transportasi listrik tersebut dikaitkan dengan agenda yang lebih besar, yakni pembangunan ekosistem ekonomi digital Kota Bandung. Founder sekaligus Chairman Indonesia Real World Asset Tokenization Association atau Irwata, Sabdo Yusminartiarto, mengatakan keterlibatan sektor swasta diperlukan agar gagasan mengenai Bandung sebagai kawasan keuangan dan ekonomi digital dapat diwujudkan dalam bentuk program konkret.

 Menurut Sabdo, gagasan menjadikan Bandung bagian dari pusat keuangan internasional perlu diikuti dengan keterlibatan dunia usaha dan langkah implementasi yang jelas. Teknologi blockchain, menurut dia, dapat menjadi salah satu infrastruktur digital yang digunakan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih terbuka dan terdigitalisasi.

 Salah satu bidang yang dapat dikembangkan adalah aset yang ditokenisasi atau real world asset tokenization. Melalui pendekatan tersebut, aset dunia nyata dapat direpresentasikan secara digital menggunakan teknologi blockchain dengan mekanisme yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

 Sabdo juga menyebut peluang pengembangan instrumen digital seperti stablecoin rupiah atau NIDR sebagai bagian dari perkembangan ekosistem ekonomi digital Indonesia. Namun, pengembangan instrumen keuangan digital tentu membutuhkan kerangka regulasi dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

 “Kota Bandung tidak cukup hanya mengatakan ingin menjadi PFI. Harus ada proposal yang solid kepada pemerintah pusat bahwa Bandung memang siap,” kata Sabdo.

 Kolaborasi antara Pemkot Bandung, Kopamas, pelaku industri kendaraan listrik, penyedia infrastruktur, serta pengembang teknologi tersebut menunjukkan bahwa Bandung Angkot Utama dirancang tidak semata-mata sebagai proyek penggantian kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik.

 Program tersebut ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan ekosistem transportasi yang terhubung dengan sistem ekonomi dan teknologi digital. Kendaraan menjadi salah satu komponen, sementara baterai, pengisian daya, pemeliharaan, keselamatan, pembayaran digital, pengelolaan operasional, dan konektivitas antarmoda menjadi bagian lain dari ekosistem tersebut.

 Dari sisi transportasi, kehadiran Bandung Angkot Utama diarahkan untuk memperkuat fungsi angkot sebagai angkutan pengumpan. Posisi tersebut penting karena sistem transportasi perkotaan membutuhkan koneksi antara moda transportasi berkapasitas besar dengan kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat.

 Dengan konsep tersebut, angkot listrik diharapkan dapat mengisi celah konektivitas antara jaringan BRT dan berbagai simpul transportasi lainnya. Integrasi tersebut mencakup koneksi dengan kereta cepat, kereta antarkota, jalan tol, bandara, serta jaringan transportasi perkotaan.

 Pada saat yang sama, program tersebut juga membawa perubahan terhadap model bisnis angkutan kota. Sistem pengemudi bergaji, pembayaran nontunai, penggunaan pool, pemantauan melalui CCTV, serta pengelolaan kendaraan secara terpusat merupakan bagian dari upaya mengubah pola operasi angkot menjadi lebih terstruktur.

 Bagi pengemudi lama, pemerintah memastikan transformasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus keberadaan mereka. Kendaraan lama secara bertahap diremajakan dengan kendaraan listrik, sementara pengemudi tetap menjadi bagian dari sistem operasional.

 Tahap uji coba dua kendaraan listrik menjadi langkah awal sebelum dilakukan perluasan armada. Dengan jumlah armada Kopamas yang mencapai sekitar 475 unit, proses elektrifikasi akan membutuhkan tahapan, infrastruktur, pembiayaan, kesiapan pengemudi, serta sistem pemeliharaan yang memadai.

 Pemetaan SPKLU menjadi salah satu pekerjaan penting sebelum jumlah kendaraan listrik ditambah. Infrastruktur tersebut harus mampu mendukung kebutuhan operasional armada sehingga kendaraan tidak mengalami hambatan akibat keterbatasan fasilitas pengisian daya.

 Pengembangan sistem pool juga menjadi bagian dari persiapan tersebut. Dengan armada dikumpulkan di lokasi tertentu, pengelola dapat mengatur pengisian baterai, pemeliharaan, pemeriksaan keselamatan, dan distribusi kendaraan berdasarkan kebutuhan operasional.

 Pada akhirnya, Bandung Angkot Utama diposisikan sebagai salah satu contoh awal penerapan konsep ekonomi digital yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Transportasi publik menjadi pintu masuk untuk menghubungkan teknologi kendaraan listrik, energi, infrastruktur, pembayaran digital, data, hingga pengembangan ekosistem ekonomi berbasis teknologi.

 Pemerintah Kota Bandung berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada pembangunan kendaraan listrik. Program tersebut diarahkan menjadi rencana aksi yang terukur sehingga gagasan mengenai Bandung sebagai kota dengan ekosistem ekonomi digital dapat diwujudkan melalui proyek-proyek nyata.

 Dengan demikian, transformasi angkot di Kota Bandung tidak hanya berbicara mengenai pergantian kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Di baliknya terdapat agenda membangun sistem transportasi yang lebih terintegrasi, memperbarui pola kerja pengemudi, memperluas penggunaan transaksi digital, menyiapkan infrastruktur energi baru, serta membuka ruang bagi pengembangan teknologi dan aktivitas ekonomi baru di Kota Bandung.