Whoosh dan Jejak Korupsi: Kronologi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Kini Diselidiki KPK

VISI.NEWS | JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan bahwa mereka telah memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang kini dikenal dengan nama Whoosh. Proyek ambisius ini, yang merupakan salah satu proyek infrastruktur besar warisan Presiden Joko Widodo, kini tengah diselidiki karena munculnya berbagai spekulasi tentang penyimpangan anggaran yang terjadi sejak awal pelaksanaannya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap proyek Kereta Cepat ini sudah dimulai pada awal tahun 2025. Langkah ini diambil oleh KPK sebagai respons terhadap atensi publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dalam pembiayaan proyek tersebut. Sejak digulirkannya proyek ini, berbagai kontroversi muncul, salah satunya mengenai pembengkakan biaya yang diduga terjadi dalam proses pelaksanaan proyek.

Dalam tahap penyelidikan ini, KPK sudah memanggil beberapa pihak yang dianggap mengetahui secara mendalam seluk-beluk proyek. Meskipun identitas mereka dirahasiakan, pengumpulan keterangan dari berbagai sumber menjadi kunci dalam mengungkapkan unsur pidana terkait penyimpangan anggaran yang terjadi dalam proyek Kereta Cepat. Pihak KPK juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki informasi kredibel untuk ikut berpartisipasi dalam mengungkap dugaan korupsi ini.

Fokus utama dari penyelidikan KPK saat ini adalah dugaan penggelembungan anggaran atau mark up yang terjadi pada proyek Whoosh. Berdasarkan data yang ada, biaya proyek ini mengalami pembengkakan yang signifikan, jauh melebihi perhitungan awal yang disepakati. Menurut laporan yang diperoleh, terdapat peningkatan biaya yang mencolok pada proyek ini, yang memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaannya.

Isu pembengkakan biaya ini diperkuat oleh pernyataan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. Ia mengungkapkan dugaan adanya penggelembungan anggaran yang bahkan mencapai tiga kali lipat dari perhitungan awal, yang berlangsung selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada KPK terkait dugaan tersebut, meskipun ia menolak diminta untuk membuat laporan resmi. Kesaksian Mahfud ini menjadi salah satu petunjuk penting yang diharapkan dapat membantu penyelidikan lebih lanjut.