Whoosh dan Jejak Korupsi: Kronologi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Kini Diselidiki KPK

VISI.NEWS | JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan bahwa mereka telah memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang kini dikenal dengan nama Whoosh. Proyek ambisius ini, yang merupakan salah satu proyek infrastruktur besar warisan Presiden Joko Widodo, kini tengah diselidiki karena munculnya berbagai spekulasi tentang penyimpangan anggaran yang terjadi sejak awal pelaksanaannya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap proyek Kereta Cepat ini sudah dimulai pada awal tahun 2025. Langkah ini diambil oleh KPK sebagai respons terhadap atensi publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dalam pembiayaan proyek tersebut. Sejak digulirkannya proyek ini, berbagai kontroversi muncul, salah satunya mengenai pembengkakan biaya yang diduga terjadi dalam proses pelaksanaan proyek.

Dalam tahap penyelidikan ini, KPK sudah memanggil beberapa pihak yang dianggap mengetahui secara mendalam seluk-beluk proyek. Meskipun identitas mereka dirahasiakan, pengumpulan keterangan dari berbagai sumber menjadi kunci dalam mengungkapkan unsur pidana terkait penyimpangan anggaran yang terjadi dalam proyek Kereta Cepat. Pihak KPK juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki informasi kredibel untuk ikut berpartisipasi dalam mengungkap dugaan korupsi ini.

Fokus utama dari penyelidikan KPK saat ini adalah dugaan penggelembungan anggaran atau mark up yang terjadi pada proyek Whoosh. Berdasarkan data yang ada, biaya proyek ini mengalami pembengkakan yang signifikan, jauh melebihi perhitungan awal yang disepakati. Menurut laporan yang diperoleh, terdapat peningkatan biaya yang mencolok pada proyek ini, yang memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaannya.

Isu pembengkakan biaya ini diperkuat oleh pernyataan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. Ia mengungkapkan dugaan adanya penggelembungan anggaran yang bahkan mencapai tiga kali lipat dari perhitungan awal, yang berlangsung selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada KPK terkait dugaan tersebut, meskipun ia menolak diminta untuk membuat laporan resmi. Kesaksian Mahfud ini menjadi salah satu petunjuk penting yang diharapkan dapat membantu penyelidikan lebih lanjut.

Secara historis, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2012, dengan kajian awal yang dilakukan oleh Jepang. Namun, pada tahun 2015, Indonesia akhirnya memilih proposal dari Tiongkok melalui skema Business-to-Business (B2B), tanpa adanya jaminan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek ini resmi dimulai setelah groundbreaking pada Januari 2016, dengan pembiayaan awal yang disepakati senilai sekitar US$5,5 miliar atau setara dengan Rp86,67 triliun.

Seiring berjalannya waktu, proyek ini menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah pembebasan lahan yang tertunda dan dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan biaya proyek terus mengalami pembengkakan. Berdasarkan data terkini, total biaya proyek ini membengkak menjadi sekitar US$7,28 miliar atau sekitar Rp119,79 triliun, yang berarti terjadi pembengkakan biaya sebesar US$1,21 miliar atau sekitar Rp19,96 triliun dari total pinjaman awal yang berjumlah US$6,07 miliar.

Akibat dari pembengkakan biaya ini, utang yang harus ditanggung oleh proyek *Whoosh* pun meningkat. Utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk proyek ini naik dari US$4,55 miliar menjadi US$5,45 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menutupi pembengkakan utang proyek ini, yang semakin membebani keuangan negara.

Presiden Joko Widodo, dalam beberapa kesempatan, telah menekankan bahwa proyek Kereta Cepat *Whoosh* dibangun untuk mengatasi masalah kemacetan parah yang sudah lama membebani Jakarta dan Jabodetabek. Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan konektivitas antar kota dan mengurangi beban transportasi di kawasan tersebut.

Namun, meskipun tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memperbaiki infrastruktur transportasi, pembengkakan biaya yang terjadi telah memunculkan beban utang yang sangat besar. Hal ini juga semakin diperburuk dengan bunga pinjaman yang semakin tinggi, yang memberikan tekanan tambahan terhadap keuangan proyek ini.

Saat ini, publik semakin fokus pada masalah transparansi biaya proyek *Whoosh* dan hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Dengan adanya dugaan korupsi yang sedang diselidiki, masyarakat berharap agar KPK dapat membuka tabir gelap terkait penyimpangan anggaran dalam proyek ini dan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

Berbicara mengenai rincian cost overrun, total biaya proyek *Whoosh* yang awalnya disepakati sebesar US$6,07 miliar kini melonjak menjadi sekitar US$7,28 miliar (setara dengan Rp119,79 triliun). Ini mencatatkan pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar atau sekitar Rp19,96 triliun. Menurut kesepakatan, porsi pembengkakan biaya ini ditanggung bersama oleh konsorsium Indonesia (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia) dan konsorsium China.

Konsorsium Indonesia, yang memegang 60% saham dalam proyek ini, harus menanggung sekitar US$726 juta (sekitar Rp12 triliun) dari total cost overrun. Untuk menutupi porsi tersebut, konsorsium Indonesia menggunakan dua sumber dana, yakni Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN sebesar 25% dan pinjaman tambahan dari China Development Bank (CDB) sebesar 75% atau sekitar US$542,7 juta.

Pinjaman tambahan untuk menutupi cost overrun ini datang dengan suku bunga yang lebih tinggi, yakni sekitar 3,2 hingga 3,3 persen per tahun, berbeda dengan pinjaman awal yang hanya memiliki suku bunga sekitar 2 persen. Perbedaan ini semakin menambah beban keuangan proyek yang harus ditanggung oleh konsorsium Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memegang mayoritas saham di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

Kerugian yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia, terutama PT KAI, semakin besar. Pada semester I-2025, PSBI mencatatkan kerugian sebesar Rp1,625 triliun, sementara pada tahun 2024, PT KAI menanggung kerugian sebesar Rp2,24 triliun. Ini menjadi beban finansial yang semakin berat di tengah upaya restrukturisasi utang dengan Tiongkok, sementara KPK terus berfokus untuk mengungkap dugaan korupsi yang menjadi salah satu akar masalah dari pembengkakan biaya proyek ini.

@uli