Whoosh dan Jejak Korupsi: Kronologi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Kini Diselidiki KPK

Secara historis, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2012, dengan kajian awal yang dilakukan oleh Jepang. Namun, pada tahun 2015, Indonesia akhirnya memilih proposal dari Tiongkok melalui skema Business-to-Business (B2B), tanpa adanya jaminan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek ini resmi dimulai setelah groundbreaking pada Januari 2016, dengan pembiayaan awal yang disepakati senilai sekitar US$5,5 miliar atau setara dengan Rp86,67 triliun.

Seiring berjalannya waktu, proyek ini menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah pembebasan lahan yang tertunda dan dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan biaya proyek terus mengalami pembengkakan. Berdasarkan data terkini, total biaya proyek ini membengkak menjadi sekitar US$7,28 miliar atau sekitar Rp119,79 triliun, yang berarti terjadi pembengkakan biaya sebesar US$1,21 miliar atau sekitar Rp19,96 triliun dari total pinjaman awal yang berjumlah US$6,07 miliar.

Akibat dari pembengkakan biaya ini, utang yang harus ditanggung oleh proyek *Whoosh* pun meningkat. Utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk proyek ini naik dari US$4,55 miliar menjadi US$5,45 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menutupi pembengkakan utang proyek ini, yang semakin membebani keuangan negara.

Presiden Joko Widodo, dalam beberapa kesempatan, telah menekankan bahwa proyek Kereta Cepat *Whoosh* dibangun untuk mengatasi masalah kemacetan parah yang sudah lama membebani Jakarta dan Jabodetabek. Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan konektivitas antar kota dan mengurangi beban transportasi di kawasan tersebut.

Namun, meskipun tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memperbaiki infrastruktur transportasi, pembengkakan biaya yang terjadi telah memunculkan beban utang yang sangat besar. Hal ini juga semakin diperburuk dengan bunga pinjaman yang semakin tinggi, yang memberikan tekanan tambahan terhadap keuangan proyek ini.