Realisasi Anggaran ATR/BPN Capai 95,73 Persen, DPR Minta Penguatan Akuntabilitas Kinerja 17 Jul 2026 Pelaku Jual HP dan Gadaikan Motor Korban Pembunuhan di Sagaranten 17 Jul 2026 Mayat Perempuan di Kebun Jati Sagaranten Merupakan Korban Pembunuhan 17 Jul 2026 Mayat Bayi dalam Kantong Ditemukan di Sungai Cipelang Sukabumi 17 Jul 2026 Melihat Antusias Siswa Sukabumi Ikuti Edukasi Mitigasi Bencana di Masa MPLS 17 Jul 2026 Bupati Jember Tegaskan Sekolah Bersih dari Titipan dan Pungli 17 Jul 2026 Sejumlah Desa di Sukabumi Ajukan Bantuan Air Bersih Dampak Kekeringan 17 Jul 2026 Tiket Final Spanyol Vs Argentina Tembus Rp1 Miliar 17 Jul 2026 Super Air Jet Siapkan Delapan Rute Langsung dari dan ke Bandara Husein Bandung 17 Jul 2026 Kejagung Sebut Febrie Tersangka di Kasus Korupsi dan TPPU Asabri 17 Jul 2026 Realisasi Anggaran ATR/BPN Capai 95,73 Persen, DPR Minta Penguatan Akuntabilitas Kinerja 17 Jul 2026 Pelaku Jual HP dan Gadaikan Motor Korban Pembunuhan di Sagaranten 17 Jul 2026 Mayat Perempuan di Kebun Jati Sagaranten Merupakan Korban Pembunuhan 17 Jul 2026 Mayat Bayi dalam Kantong Ditemukan di Sungai Cipelang Sukabumi 17 Jul 2026 Melihat Antusias Siswa Sukabumi Ikuti Edukasi Mitigasi Bencana di Masa MPLS 17 Jul 2026 Bupati Jember Tegaskan Sekolah Bersih dari Titipan dan Pungli 17 Jul 2026 Sejumlah Desa di Sukabumi Ajukan Bantuan Air Bersih Dampak Kekeringan 17 Jul 2026 Tiket Final Spanyol Vs Argentina Tembus Rp1 Miliar 17 Jul 2026 Super Air Jet Siapkan Delapan Rute Langsung dari dan ke Bandara Husein Bandung 17 Jul 2026 Kejagung Sebut Febrie Tersangka di Kasus Korupsi dan TPPU Asabri 17 Jul 2026

Trump Hentikan Dana Rp29 Triliun yang Kontroversial, Ditekan Partai Sendiri

ED
PN
Selasa, 2 Juni 2026 | 09:15 WIB
Bagikan
Trump Hentikan Dana Rp29 Triliun yang Kontroversial, Ditekan Partai Sendiri

Kelompok pengawas pemerintahan, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, juga menggugat pembentukan dana tersebut dengan alasan pemerintah tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menciptakan mekanisme kompensasi tersebut.

Pekan lalu, hakim federal sementara memblokir pembentukan dana tersebut sambil menunggu proses hukum berjalan.

Kepala penasihat hukum CREW, Nikhel Sus, menyatakan penghentian sementara tidak menyelesaikan persoalan hukum yang ada.

“Dana ini seharusnya tidak pernah diusulkan sejak awal. Penghentian sementara tidak menyelesaikan masalah hukum yang sedang kami gugat,” katanya.

Republikan Ikut Menolak

Yang menarik, penolakan terhadap dana tersebut tidak hanya datang dari Partai Demokrat.

Sejumlah tokoh Partai Republik juga secara terbuka mengkritik skema tersebut.

Senator dari Nebraska, Don Bacon, menyebut mekanisme penyelesaian kasus antara Trump dan IRS tampak tidak tepat karena presiden dianggap “bernegosiasi dengan dirinya sendiri untuk kepentingannya sendiri”.

Halaman :

Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

VisiNews Club

Nikmati Berita Tanpa Batas & Benefit Eksklusif!

Dapatkan Kaos & Merchandise eksklusif setiap bulan dengan berlangganan Visi News.