Trump Hentikan Dana Rp29 Triliun yang Kontroversial, Ditekan Partai Sendiri

Namun gugatan tersebut memicu kritik karena banyak pihak menilai kasus tersebut memiliki berbagai persoalan hukum, termasuk terkait batas waktu penuntutan dan pertanyaan mengenai tanggung jawab IRS terhadap tindakan pihak ketiga yang membocorkan dokumen.

Situasi semakin rumit karena Trump, sebagai presiden, memiliki kewenangan atas IRS dan Departemen Kehakiman yang mewakili lembaga tersebut di pengadilan.

Ketika penyelesaian perkara diumumkan pada Mei lalu, Departemen Kehakiman mengungkapkan rencana pembentukan dana kompensasi senilai 1,8 miliar dolar AS.

Dokumen penyelesaian lainnya bahkan menyebut Trump dan keluarganya akan memperoleh perlindungan seumur hidup dari audit IRS, sebuah ketentuan yang memicu perdebatan luas di kalangan hukum dan politik.

Dikhawatirkan Jadi Dana untuk Sekutu Politik

Sejak diumumkan, dana tersebut langsung menuai kontroversi karena dianggap berpotensi menjadi sumber pembayaran bagi sekutu politik Trump.

Kritik semakin menguat setelah pejabat Departemen Kehakiman tidak menutup kemungkinan bahwa pendukung Trump yang terlibat dalam kerusuhan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021 dapat menjadi penerima manfaat dana tersebut.

Kelompok oposisi menilai hal itu berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang serius.