Trump Hentikan Dana Rp29 Triliun yang Kontroversial, Ditekan Partai Sendiri

VISI.NEWS | WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan menghentikan sementara rencana pembentukan dana kontroversial senilai 1,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp29 triliun yang sebelumnya disiapkan untuk memberikan kompensasi kepada korban dugaan “penyalahgunaan kekuasaan” pemerintah. Keputusan tersebut muncul setelah gelombang kritik tidak hanya datang dari Partai Demokrat, tetapi juga dari sejumlah anggota Partai Republik.

Laporan sejumlah media Amerika Serikat pada Senin (1/6/2026) menyebutkan bahwa dana yang dikenal sebagai “anti-weaponisation fund” untuk sementara dihentikan meski hingga kini Gedung Putih belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait keputusan tersebut.

Media Axios menjadi yang pertama melaporkan perkembangan tersebut dengan mengutip seorang pejabat senior yang menyebut rencana dana itu “mati untuk saat ini”.

Dana sebesar 1,8 miliar dolar AS tersebut diumumkan bulan lalu sebagai bagian dari penyelesaian gugatan antara Trump dan Internal Revenue Service (IRS), lembaga perpajakan Amerika Serikat yang berada di bawah cabang eksekutif pemerintahannya sendiri.

Berdasarkan dokumen yang dirilis Departemen Kehakiman AS, dana tersebut dirancang untuk memberikan kompensasi kepada individu yang dianggap menjadi korban “lawfare” atau penggunaan instrumen hukum untuk tujuan politik serta korban dugaan “weaponisasi” lembaga pemerintah.

Berawal dari Gugatan Trump terhadap IRS

Kontroversi bermula ketika Trump menggugat IRS pada Januari 2026 dengan tuntutan ganti rugi mencapai 10 miliar dolar AS.

Trump menuduh IRS bertanggung jawab atas kebocoran dokumen pajaknya yang kemudian dipublikasikan oleh media investigasi Amerika sejak 2020.

Namun gugatan tersebut memicu kritik karena banyak pihak menilai kasus tersebut memiliki berbagai persoalan hukum, termasuk terkait batas waktu penuntutan dan pertanyaan mengenai tanggung jawab IRS terhadap tindakan pihak ketiga yang membocorkan dokumen.

Situasi semakin rumit karena Trump, sebagai presiden, memiliki kewenangan atas IRS dan Departemen Kehakiman yang mewakili lembaga tersebut di pengadilan.

Ketika penyelesaian perkara diumumkan pada Mei lalu, Departemen Kehakiman mengungkapkan rencana pembentukan dana kompensasi senilai 1,8 miliar dolar AS.

Dokumen penyelesaian lainnya bahkan menyebut Trump dan keluarganya akan memperoleh perlindungan seumur hidup dari audit IRS, sebuah ketentuan yang memicu perdebatan luas di kalangan hukum dan politik.

Dikhawatirkan Jadi Dana untuk Sekutu Politik

Sejak diumumkan, dana tersebut langsung menuai kontroversi karena dianggap berpotensi menjadi sumber pembayaran bagi sekutu politik Trump.

Kritik semakin menguat setelah pejabat Departemen Kehakiman tidak menutup kemungkinan bahwa pendukung Trump yang terlibat dalam kerusuhan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021 dapat menjadi penerima manfaat dana tersebut.

Kelompok oposisi menilai hal itu berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang serius.

Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menilai penghentian sementara dana tersebut belum cukup.

Menurutnya, jika pemerintahan Trump benar-benar membatalkan skema tersebut, maka harus ada aturan hukum yang secara permanen melarang pembentukan dana serupa di masa depan.

“Janji dari Trump tidak cukup. Jika skema ini benar-benar dibatalkan, maka harus dipastikan lewat undang-undang,” tegas Schumer.

Senator Demokrat lainnya, Dick Durbin, bahkan menyebut rencana tersebut berbau korupsi karena dianggap dapat digunakan untuk memberikan imbalan kepada pendukung politik presiden.

Digugat di Pengadilan

Selain mendapat tekanan politik, dana anti-weaponisasi tersebut juga menghadapi tantangan hukum.

Setidaknya tiga gugatan berbeda telah diajukan untuk menghentikan pembentukan dana tersebut.

Salah satu gugatan diajukan oleh sejumlah polisi yang menjadi korban kerusuhan Gedung Capitol 2021. Gugatan lain diajukan mantan jaksa federal yang menangani kasus-kasus terkait peristiwa tersebut.

Kelompok pengawas pemerintahan, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, juga menggugat pembentukan dana tersebut dengan alasan pemerintah tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menciptakan mekanisme kompensasi tersebut.

Pekan lalu, hakim federal sementara memblokir pembentukan dana tersebut sambil menunggu proses hukum berjalan.

Kepala penasihat hukum CREW, Nikhel Sus, menyatakan penghentian sementara tidak menyelesaikan persoalan hukum yang ada.

“Dana ini seharusnya tidak pernah diusulkan sejak awal. Penghentian sementara tidak menyelesaikan masalah hukum yang sedang kami gugat,” katanya.

Republikan Ikut Menolak

Yang menarik, penolakan terhadap dana tersebut tidak hanya datang dari Partai Demokrat.

Sejumlah tokoh Partai Republik juga secara terbuka mengkritik skema tersebut.

Senator dari Nebraska, Don Bacon, menyebut mekanisme penyelesaian kasus antara Trump dan IRS tampak tidak tepat karena presiden dianggap “bernegosiasi dengan dirinya sendiri untuk kepentingannya sendiri”.

Sementara Senator Carolina Utara, Thom Tillis, menyebut dana tersebut sebagai “wadah pembayaran bagi para pembuat masalah”.

Kritik serupa juga datang dari sejumlah senator senior Partai Republik lainnya, termasuk Mitch McConnell dan Bill Cassidy.

Tekanan politik itu bahkan berdampak pada pembahasan paket pendanaan penegakan imigrasi senilai 72 miliar dolar AS yang diajukan pemerintahan Trump.

Beberapa senator Republik sempat menunda pembahasan anggaran tersebut sebagai bentuk protes terhadap dana anti-weaponisasi.

Masa Depan Dana Masih Belum Jelas

Meski laporan media menyebut Gedung Putih telah menyetujui penghentian sementara program tersebut, masa depan dana 1,8 miliar dolar AS itu masih belum sepenuhnya jelas.

Departemen Kehakiman menyatakan akan mematuhi putusan pengadilan yang menghentikan sementara pelaksanaan program.

Lembaga tersebut juga membela konsep dana tersebut dengan menyatakan bahwa penerima manfaat tidak dibatasi oleh afiliasi politik.

“Dana ini terbuka bagi siapa saja yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan, baik Demokrat, Republik, konservatif, independen, maupun pihak lainnya,” tulis Departemen Kehakiman dalam pernyataannya.

Namun dengan adanya gugatan hukum, kritik bipartisan di Kongres, serta tekanan publik yang terus meningkat, banyak pengamat menilai peluang dana tersebut untuk direalisasikan semakin kecil.

Bagi pemerintahan Trump, kontroversi ini menjadi salah satu tantangan politik terbesar menjelang agenda-agenda besar lainnya, termasuk pembahasan anggaran keamanan perbatasan dan kebijakan imigrasi yang menjadi prioritas utama Gedung Putih.