Realisasi Anggaran ATR/BPN Capai 95,73 Persen, DPR Minta Penguatan Akuntabilitas Kinerja

VISI.NEWS – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar 95,73 persen. Capaian tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Dalam laporannya, Nusron mengungkapkan realisasi anggaran mencapai sekitar Rp6,13 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp6,40 triliun. Penyampaian laporan tersebut merupakan bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Menurut Nusron, selama pelaksanaan anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN menerima tambahan anggaran serta hibah dari dalam dan luar negeri yang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk peningkatan layanan pertanahan dan penataan ruang.

Ia menjelaskan, pemerintah juga memberikan relaksasi blokir anggaran dalam dua tahap. Tahap pertama dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai non-ASN yang beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara tahap kedua digunakan untuk mendukung belanja calon ASN, pelaksanaan program prioritas nasional, peningkatan layanan pertanahan dan tata ruang, penyediaan sarana prasarana, serta dukungan manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menanggapi paparan tersebut, Komisi II DPR RI memberikan sejumlah catatan agar pengelolaan anggaran terus ditingkatkan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menekankan pentingnya tata kelola keuangan negara yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga meminta Kementerian ATR/BPN memperkuat mekanisme pengawasan internal melalui sistem check and balance guna mencegah penyimpangan, menghindari temuan yang berulang, serta meminimalkan potensi kerugian negara, khususnya pada program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, kantor-kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia mengikuti jalannya rapat secara virtual.