Sistem Eror BPN Bandung Dikeluhkan Warga, Dinilai Buka Celah Praktik Pungli
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku pernah mengalami situasi serupa. Berkas yang telah dinyatakan lengkap ternyata tidak bisa diproses karena kendala pada sistem.
"Kalau sudah dibilang sistem bermasalah, kita tidak bisa apa-apa. Kadang harus menunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Akhirnya warga jadi bingung harus menghubungi siapa," ujarnya.
Menurut sejumlah pemohon, situasi tersebut menimbulkan persepsi bahwa sistem digital yang dibangun masih bergantung pada intervensi manual dari oknum tertentu agar proses dapat berjalan lancar.
Pelayanan Dinilai Belum Berubah Signifikan
Nana mengatakan digitalisasi pelayanan pertanahan seharusnya mampu memangkas birokrasi dan meminimalkan kontak langsung antara masyarakat dengan petugas. Namun realitas yang dihadapinya menunjukkan masih banyak tahapan yang bergantung pada komunikasi langsung dengan pegawai.
Ia menilai perubahan yang terjadi lebih banyak pada penggunaan aplikasi, sementara pola kerja dan budaya pelayanan belum mengalami transformasi yang signifikan.
"Pengurusan sertifikat masih belum mengalami kemajuan yang berarti. Sistemnya memang online, tetapi praktiknya tetap saja warga harus mencari informasi sendiri dan bolak-balik memperbaiki berkas," katanya.
Menurutnya, pelayanan publik yang baik seharusnya memberikan kepastian mengenai persyaratan, waktu penyelesaian, serta informasi yang jelas apabila terjadi kendala teknis.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!