Senator Lia Istifhama Desak Polisi Tutup Tambang Pasir Ilegal di Blitar

VISI.NEWS – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur, Lia Istifhama, mendesak aparat kepolisian segera mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas tambang pasir ilegal di kawasan Rejoso, Desa Genirojo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Penegakan hukum dinilai menjadi langkah penting untuk menghentikan kerusakan lingkungan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Desakan tersebut disampaikan menyusul komitmen Kapolres Blitar yang menyatakan akan menindaklanjuti dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini menjadi keluhan warga.

Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), harus ditegakkan secara konsisten tanpa pengecualian.

"Aturan terkait pertambangan, seperti UU Minerba yang kini juga menjadi bahasan Prolegnas antara DPR dan DPD RI, dibuat untuk diimplementasikan secara tepat oleh seluruh pihak terkait. Regulasi tidak boleh hanya sebatas aturan yang ditetapkan, tetapi gagal diterapkan secara nyata di lapangan," ujar Lia dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (27/7/2026).

Menurut Lia, regulasi di sektor pertambangan disusun untuk melindungi kepentingan negara, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pertambangan harus ditindak secara profesional dan tanpa pandang bulu.

Ia menilai ketegasan aparat penegak hukum menjadi faktor utama dalam menjaga public trust terhadap institusi negara. Penindakan terhadap tambang ilegal, kata dia, tidak boleh berhenti pada komitmen atau pernyataan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah hukum yang nyata dan berkelanjutan.

Lia juga menilai penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi perilaku serakahnomic, yakni tindakan yang mengedepankan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan negara, lingkungan, dan masyarakat.