Praktisi Komunikasi Tanggapi Kasus Dugaan Pemerasan Kades oleh Oknum Media

VISI.NEWS | KAB. BANDUNG - Dugaan kasus pemerasan oleh oknum media terhadap sejumlah kepala desa kembali mencuat dan menuai perhatian publik.

Menanggapi hal ini, Muhammad Sufyan, seorang praktisi sekaligus dosen Ilmu Komunikasi di Telkom University, menyampaikan pandangannya dari dua sisi utama: sisi jurnalisme dan sisi keterbukaan informasi publik.

Menurut Sufyan, dari sudut pandang jurnalistik, setiap wartawan harus bekerja berdasarkan etika dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Ia menegaskan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas jurnalistik dengan itikad baik dan tidak boleh ada unsur pemerasan dalam proses peliputan.

“Sudah banyak contoh kasus wartawan yang akhirnya diproses hukum karena terbukti melakukan pemerasan. Bila itu terjadi, maka jelas ada tindak pidana,” tegasnya yang pernah menjadi TA Komisi Informasi.

Namun, Sufyan juga mengingatkan agar para kepala desa tidak alergi terhadap kontrol publik dan media. Ia menyoroti pentingnya prinsip keterbukaan informasi, terutama di era digital saat ini.

“Kalau semuanya bersih, kenapa harus risih? Seluruh anggaran desa seharusnya bisa diakses publik diunggah di website resmi, media sosial, atau bahkan dipajang di papan informasi desa,” ujarnya.

“Dengan begitu, masyarakat bisa memantau langsung dan tidak ada yang perlu ditutupi,” lanjutnya.

Ia juga menekankan bahwa oknum media yang melakukan pemerasan biasanya adalah pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai pers profesional, seperti tidak memiliki kartu pers resmi, tidak berbadan hukum, dan tidak menjalankan fungsi jurnalistik sebagaimana mestinya.