Prabowo Soroti Kebocoran Kekayaan Negara Lewat Under Invoicing

“Pemalsuan, underinvoicing, praktik-praktik transfer pricing, praktik penyelundupan, hal sesungguhnya tak masuk akal, sesungguhnya tidak adil bagi bangsa Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan data yang menjadi dasar penyampaiannya bukan berasal dari pemerintah Indonesia, melainkan dari lembaga-lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, persoalan tersebut juga telah diketahui oleh para pelaku ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.

“Bukan data dari kita, data internasional. Data dari lembaga-lembaga internasional, data dari PBB di antaranya. Seluruh bangsa sudah merasakan. Pelaku ekonomi sudah mengerti, di dalam dan luar negeri tahu,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan kebocoran kekayaan negara. Ia mengatakan, selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, pemerintah telah menyelesaikan sekitar 108 hingga 110 persoalan.