Prabowo Soroti Kebocoran Kekayaan Negara Lewat Under Invoicing

Hal itu disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, sebagaimana dikutip pada Selasa (21/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung kondisi Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang sempat mengalami kelangkaan minyak goreng.

“Negara penghasil sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu sempat hilang minyak goreng, tak masuk di akal,” ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna dikutip, Selasa (21/7/2026).

Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi persoalan serius akibat kebocoran kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri. Menurutnya, jika kondisi tersebut terus dibiarkan, dampaknya akan dirasakan oleh bangsa Indonesia.

“Kita dihadapi dengan masalah sangat besar. Dengan masalah yang kita vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar, kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar. Kita bisa bayangkan nasib bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Ia menjelaskan, kebocoran tersebut terjadi melalui berbagai praktik yang menyebabkan distorsi terhadap perekonomian nasional, termasuk under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan.

“Terjadi distorsi terhadap perekonomian kita, mengalir kekayaan ke luar signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar tiap tahun dengan praktik-praktik underinvoicing. Underinvoicing adalah pemalsuan perdagangan. Praktik transfer pricing, penyelundupan,” katanya.

Prabowo menilai praktik-praktik tersebut merupakan tindakan yang tidak adil bagi bangsa Indonesia karena menyebabkan kekayaan negara terus mengalir ke luar negeri.

“Pemalsuan, underinvoicing, praktik-praktik transfer pricing, praktik penyelundupan, hal sesungguhnya tak masuk akal, sesungguhnya tidak adil bagi bangsa Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan data yang menjadi dasar penyampaiannya bukan berasal dari pemerintah Indonesia, melainkan dari lembaga-lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, persoalan tersebut juga telah diketahui oleh para pelaku ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.

“Bukan data dari kita, data internasional. Data dari lembaga-lembaga internasional, data dari PBB di antaranya. Seluruh bangsa sudah merasakan. Pelaku ekonomi sudah mengerti, di dalam dan luar negeri tahu,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan kebocoran kekayaan negara. Ia mengatakan, selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, pemerintah telah menyelesaikan sekitar 108 hingga 110 persoalan.