Paguyuban Lender Kritik Keras Manajemen Dana Syariah Indonesia

Dalam pertemuan tersebut, DSI juga mengakui adanya praktik over appraisal jaminan proyek di masa lalu, yang menyebabkan nilai penjualan agunan lebih rendah dari nilai yang harus dikembalikan kepada lender. Paguyuban menegaskan bahwa kesalahan penilaian jaminan tersebut kini menjadi beban yang sepenuhnya ditanggung para lender.

Paguyuban menuntut agar dana Rp 3,5 miliar tersebut disalurkan secara proporsional dan transparan kepada lender tanpa penundaan dan tanpa manipulasi angka. “Uang tersebut adalah hak lender, milik lender,” tegas paguyuban. Selain itu, paguyuban menolak keras permintaan DSI agar mereka terlibat sebagai pengawas BPP, karena dinilai sebagai upaya perusahaan untuk melempar tanggung jawab kepada korban.

Paguyuban juga menyoroti keberadaan dokumen extra balance sheet yang memuat aliran dana lender dan posisi borrower tetapi masih dirahasiakan oleh DSI dengan alasan menunggu izin OJK hingga 10 Desember 2025. Paguyuban menyebut transparansi mutlak dibutuhkan di tengah kondisi perusahaan yang sedang menghadapi krisis kepercayaan.

Di sisi lain, empat sumber cash-in DSI yang dipaparkan—penagihan borrower, penjualan aset jaminan, penjualan aset perusahaan, dan pencarian investor—dinilai masih sebatas rencana tanpa realisasi konkret. Ketiadaan progres sejak Oktober makin memperkuat dugaan bahwa pemulihan menyeluruh masih jauh dari jalan terang.

Menutup pernyataannya, paguyuban menegaskan sikap siap menempuh langkah hukum untuk mempertahankan hak-hak lender. Mereka menyebut persoalan DSI bukan sekadar keterlambatan pencairan, melainkan indikasi kegagalan tata kelola, lemahnya manajemen, dan ketidaktransparanan yang sistematis. Paguyuban juga mengingatkan bahwa OJK memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan laporan keuangan akurat, mengawasi pemulihan, dan menindak pelanggaran agar ribuan lender tidak terus menjadi korban.

@uli