Paguyuban Lender Kritik Keras Manajemen Dana Syariah Indonesia

VISI.NEWS | BANDUNG - Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia menyampaikan sikap tegas terkait hasil pertemuan virtual dengan manajemen PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Alih-alih menawarkan solusi, pertemuan tersebut justru menampilkan kekacauan tata kelola perusahaan yang selama ini menghimpun dana masyarakat dan berada di bawah pengawasan OJK. Dalam pernyataannya, paguyuban menyebut pertemuan itu sebagai “alarm kebakaran yang sudah meraung”, karena menunjukkan betapa minimnya kemampuan manajemen memahami kondisi keuangan perusahaan.

Dalam pertemuan tersebut, manajemen DSI mengungkapkan bahwa mereka hanya memiliki dana pemulihan sebesar Rp 3,5 miliar untuk dibagikan kepada 14.000 lender. Namun, paguyuban menilai data ini tidak dapat diverifikasi karena pihak manajemen sendiri mengakui ketidakpastian data lender. Bagi paguyuban, fakta bahwa perusahaan bersertifikasi ISO dan diawasi OJK tetapi tidak memiliki data lender yang akurat merupakan bentuk kelalaian fatal.

Nilai dana pemulihan Rp 3,5 miliar itu disebut hanya setara 0,2 persen dari total kewajiban DSI kepada lender. Paguyuban menyebut angka ini sebagai penghinaan terhadap para lender yang sebagian besar merupakan pensiunan, korban PHK, orang tua tunggal, hingga masyarakat kecil yang berharap dapat menumbuhkan dana mereka melalui platform syariah tersebut. “Yang diberikan DSI hanya data tidak akurat, dana yang tidak mencukupi, serta tidak ada rencana pemulihan,” tegas paguyuban, dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (5/12/2025).

Kekhawatiran semakin memuncak ketika direksi DSI, termasuk TA yang disebut memahami akuntansi, mengaku tidak mengetahui posisi cash-in perusahaan maupun penyebab perubahan ekuitas signifikan pada 2025. Paguyuban mempertanyakan siapa sebenarnya yang mengurus perusahaan jika direksi tidak memahami arus kas serta laporan keuangan mereka sendiri. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya ketidakteraturan struktural atau pihak lain yang beroperasi di luar struktur resmi perusahaan.

Janji DSI untuk mulai mencairkan dana kepada lender pada 8 Desember 2025 juga dinilai tidak realistis. Paguyuban menilai janji tersebut tidak sejalan dengan kondisi kas yang hanya 0,2 persen dari total kebutuhan, serta tidak adanya progres penagihan borrower dan tidak ada rencana pemulihan yang jelas. Janji pencairan itu bahkan disebut hanya sebagai upaya pengalihan isu.