Kemendagri Ungkap Ada 663 Ribu Ormas di Indonesia: Harapannya Jadi Support System Pemerintahan

VISI.NEWS  – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan jumlah organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia mencapai sekitar 663 ribu. Di tengah pelaksanaan berbagai program strategis, pemerintah membutuhkan dukungan dari organisasi masyarakat.

Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, Wahyu Chandra Kusuma, mengatakan saat ini terdapat sekitar 663 ribu organisasi kemasyarakatan yang tercatat di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 123 ribu berada di Provinsi Jawa Barat.

"Organisasi yang ada di Indonesia sampai dengan saat ini berjumlah kurang lebih sekitar 663 ribu organisasi masyarakat. Tercatat di Kementerian Hukum, di Jawa Barat ada 123 ribu ormas," ujarnya dalam kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Nasional di Sukabumi, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan di sebuah hotel di Kota Sukabumi, dengan peserta dari OKP juga para awak media. Selain itu hadir Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan. 

Ia menambahkan, di Kabupaten Sukabumi tercatat sekitar 666 organisasi kemasyarakatan, sedangkan di Kota Sukabumi sekitar 249 ormas. Menurutnya, jumlah tersebut dapat berubah seiring adanya organisasi baru yang mendaftar maupun organisasi yang dinyatakan tidak aktif karena tidak lagi melaporkan kegiatan.

"Di Sukabumi sendiri, di kabupaten ada 666, di kota ada 249 kalau tidak salah, kalau tidak ada perubahan, karena banyak yang mendaftar juga banyak juga yang otomatis nonaktif karena sudah lama tidak melaksanakan pelaporan aktivitas kegiatan," katanya.

Menurut Wahyu, banyaknya jumlah organisasi kemasyarakatan di Indonesia diharapkan memberikan dampak positif. Keberadaan ormas juga diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan.

"Keberadaan Ormas yang sedemikian banyak ini tentunya menjadi hal yang harapannya positif. Harapannya, organisasi masyarakat di Indonesia menjadi bagian dari support system penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan," ucapnya.