Kemendagri Ungkap Ada 663 Ribu Ormas di Indonesia: Harapannya Jadi Support System Pemerintahan

VISI.NEWS  – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan jumlah organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia mencapai sekitar 663 ribu. Di tengah pelaksanaan berbagai program strategis, pemerintah membutuhkan dukungan dari organisasi masyarakat.

Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, Wahyu Chandra Kusuma, mengatakan saat ini terdapat sekitar 663 ribu organisasi kemasyarakatan yang tercatat di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 123 ribu berada di Provinsi Jawa Barat.

"Organisasi yang ada di Indonesia sampai dengan saat ini berjumlah kurang lebih sekitar 663 ribu organisasi masyarakat. Tercatat di Kementerian Hukum, di Jawa Barat ada 123 ribu ormas," ujarnya dalam kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Nasional di Sukabumi, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan di sebuah hotel di Kota Sukabumi, dengan peserta dari OKP juga para awak media. Selain itu hadir Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan. 

Ia menambahkan, di Kabupaten Sukabumi tercatat sekitar 666 organisasi kemasyarakatan, sedangkan di Kota Sukabumi sekitar 249 ormas. Menurutnya, jumlah tersebut dapat berubah seiring adanya organisasi baru yang mendaftar maupun organisasi yang dinyatakan tidak aktif karena tidak lagi melaporkan kegiatan.

"Di Sukabumi sendiri, di kabupaten ada 666, di kota ada 249 kalau tidak salah, kalau tidak ada perubahan, karena banyak yang mendaftar juga banyak juga yang otomatis nonaktif karena sudah lama tidak melaksanakan pelaporan aktivitas kegiatan," katanya.

Menurut Wahyu, banyaknya jumlah organisasi kemasyarakatan di Indonesia diharapkan memberikan dampak positif. Keberadaan ormas juga diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan.

"Keberadaan Ormas yang sedemikian banyak ini tentunya menjadi hal yang harapannya positif. Harapannya, organisasi masyarakat di Indonesia menjadi bagian dari support system penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan," ucapnya.

Ia menjelaskan, peran organisasi kemasyarakatan telah terbukti sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berbagai organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga Budi Utomo menjadi bagian penting dalam sejarah pergerakan bangsa.

Menurutnya, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang media juga memiliki kontribusi besar dalam menyebarluaskan kabar kemerdekaan Indonesia ke dunia internasional sehingga mendapat pengakuan dari negara lain.

"Pada saat 1945, ini juga organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang media, ini yang berperan dominan juga dalam memberitakan kemerdekaan Indonesia di seluruh dunia. Karena pengakuan itu hadir apabila ada yang memberikan dukungan di luar negeri," ujarnya.

"​Jadi kalau kita flashback sejarahnya di Gedung Antara Pasar Baru Jakarta, dikoneksikan ke Aceh waktu itu, dari Aceh dikoneksikan kalau tidak salah di wilayah Sri Lanka atau India. ​Di situ stasiun radio memberitakan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia, sehingga Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan di seluruh dunia," tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah menjalankan sejumlah program strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurut Wahyu, upaya tersebut tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah semata.

"Program-program strategis ini tentunya membutuhkan peran serta seluruh masyarakat, seluruh entitas masyarakat di Indonesia. Karena kalau kita berbicara organisasi kemasyarakatan, ini orang-orang yang ada di dalamnya ini memang memiliki passion yang alami," ujarnya.

Ia mencontohkan, organisasi yang bergerak di bidang pertanian memiliki pengalaman dan kemampuan yang dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Begitu pula organisasi yang bergerak di bidang media dapat dilibatkan untuk menangkal penyebaran informasi bohong atau hoaks.

"Untuk melawan berita-berita hoax misalnya, ya pemerintah harus merangkul dari insan pers, organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang media. Untuk menciptakan ketahanan pangan, rangkul masyarakat organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, perikanan, nelayan, dan lain sebagainya," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan mengapresiasi dipilihnya Sukabumi sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan karena menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap potensi organisasi kemasyarakatan di daerah. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dan organisasi kemasyarakatan terus diperkuat sehingga berbagai program pemberdayaan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.