Ketua Komisi X Prioritaskan Kesejahteraan Guru usai Putusan MK soal MBG

Pernyataan itu disampaikan Hetifah menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan agar pendanaan Program MBG dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Prioritas utama yang selalu kami perjuangkan adalah peningkatan kualitas dan mutu pembelajaran, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mewujudkan pemerataan akses pendidikan," kata Hetifah dalam keterangannya dikutip, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, fokus dan sumber daya pendidikan seharusnya diarahkan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pendidikan, termasuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dan peningkatan mutu pembelajaran.

Hetifah menegaskan Komisi X DPR RI akan mengawal pembahasan APBN Tahun Anggaran 2027 agar selaras dengan amanat Putusan MK. Ia menjelaskan DPR bersama pemerintah telah membahas pagu indikatif APBN 2027 pada Juni 2026 dan pembahasan akan berlanjut setelah Presiden menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBN 2027 pada pertengahan Agustus mendatang.

"Hal ini tentu menjadi perhatian kami. DPR RI bersama Pemerintah akan membahas alokasi anggaran tersebut hingga tercapai kesepakatan mengenai pagu definitif RAPBN Tahun Anggaran 2027," ucapnya.

Ia menambahkan, realisasi pemisahan anggaran Program MBG dari anggaran pendidikan mulai APBN 2027 akan bergantung pada hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR.

Hetifah juga menilai putusan MK merupakan langkah penting untuk mengembalikan fokus anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, yakni memenuhi kebutuhan utama penyelenggaraan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.