VISI | Seratus Hari

• Tunggulah Kehancuran!

Oleh Drajat

SETIAP pemimpin daerah yang baru dilantik selalu menghadapi satu penilaian penting yang sering dijadikan tolok ukur awal kinerjanya: seratus hari pertama. Angka ini memang simbolik, tetapi sesungguhnya sangat strategis.

Dalam rentang waktu tersebut, publik dapat membaca ke mana arah angin akan berhembus—maju atau mundur. Khususnya dalam sektor pendidikan, langkah-langkah yang diambil di awal periode kepemimpinan sangat menentukan kualitas masa depan suatu daerah. Namun sayangnya, tak sedikit kepala daerah yang menganggap enteng fase ini. Alih-alih membuat gebrakan yang substansial, banyak yang justru sibuk merapikan barisan “tim sukses” atau membagi-bagi posisi strategis berdasarkan kedekatan politik.

Satu hal yang terus kami suarakan sebagai pendidik adalah pentingnya penempatan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. Khususnya dalam dunia pendidikan, jabatan seperti Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang, hingga Kepala Sekolah, seharusnya bukanlah tempat “balas jasa politik” atau ruang jual-beli pengaruh. Dunia pendidikan terlalu mulia—dan terlalu strategis—untuk dijadikan ajang kompromi politik jangka pendek.

Sayangnya, di banyak daerah, fakta yang kita saksikan justru sebaliknya. Jabatan kerap kali diberikan bukan karena kapasitas, rekam jejak, dan kompetensi, melainkan karena kedekatan, loyalitas politik, atau bahkan “setoran”. Dampaknya? Kebijakan menjadi tidak berbasis data. Program-program pendidikan mandek atau tumpang tindih. Guru kehilangan arah karena tidak ada kepemimpinan yang menginspirasi.

Padahal, dunia pendidikan bukan tempat untuk eksperimen politik. Ia membutuhkan arah yang jelas, komando yang paham ekosistemnya, dan kebijakan yang berbasis keilmuan, bukan kedekatan personal. Kita semua tentu mafhum dengan adagium klasik yang sering disitir dari hadits Nabi: "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." (HR. Bukhari)

Dalam konteks kontemporer, maknanya sangat terang. Ketika urusan pendidikan diserahkan kepada mereka yang tidak memahami dunia pendidikan secara menyeluruh—baik dari sisi sistem, psikologi peserta didik, hingga dinamika guru dan satuan pendidikan—maka kehancuran itu bukan hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh inti masa depan bangsa: kualitas sumber daya manusia.