VISI | Seratus Hari

• Tunggulah Kehancuran!

Oleh Drajat

SETIAP pemimpin daerah yang baru dilantik selalu menghadapi satu penilaian penting yang sering dijadikan tolok ukur awal kinerjanya: seratus hari pertama. Angka ini memang simbolik, tetapi sesungguhnya sangat strategis.

Dalam rentang waktu tersebut, publik dapat membaca ke mana arah angin akan berhembus—maju atau mundur. Khususnya dalam sektor pendidikan, langkah-langkah yang diambil di awal periode kepemimpinan sangat menentukan kualitas masa depan suatu daerah. Namun sayangnya, tak sedikit kepala daerah yang menganggap enteng fase ini. Alih-alih membuat gebrakan yang substansial, banyak yang justru sibuk merapikan barisan “tim sukses” atau membagi-bagi posisi strategis berdasarkan kedekatan politik.

Satu hal yang terus kami suarakan sebagai pendidik adalah pentingnya penempatan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. Khususnya dalam dunia pendidikan, jabatan seperti Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang, hingga Kepala Sekolah, seharusnya bukanlah tempat “balas jasa politik” atau ruang jual-beli pengaruh. Dunia pendidikan terlalu mulia—dan terlalu strategis—untuk dijadikan ajang kompromi politik jangka pendek.

Sayangnya, di banyak daerah, fakta yang kita saksikan justru sebaliknya. Jabatan kerap kali diberikan bukan karena kapasitas, rekam jejak, dan kompetensi, melainkan karena kedekatan, loyalitas politik, atau bahkan “setoran”. Dampaknya? Kebijakan menjadi tidak berbasis data. Program-program pendidikan mandek atau tumpang tindih. Guru kehilangan arah karena tidak ada kepemimpinan yang menginspirasi.

Padahal, dunia pendidikan bukan tempat untuk eksperimen politik. Ia membutuhkan arah yang jelas, komando yang paham ekosistemnya, dan kebijakan yang berbasis keilmuan, bukan kedekatan personal. Kita semua tentu mafhum dengan adagium klasik yang sering disitir dari hadits Nabi: "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." (HR. Bukhari)

Dalam konteks kontemporer, maknanya sangat terang. Ketika urusan pendidikan diserahkan kepada mereka yang tidak memahami dunia pendidikan secara menyeluruh—baik dari sisi sistem, psikologi peserta didik, hingga dinamika guru dan satuan pendidikan—maka kehancuran itu bukan hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh inti masa depan bangsa: kualitas sumber daya manusia.

Seringkali kita menyaksikan bagaimana seorang Kepala Dinas Pendidikan hanya menjadi “juru kirim program”, tanpa punya gagasan besar. Ia hadir di podium, membaca naskah, menandatangani berkas, namun kosong dari ruh kepemimpinan pendidikan. Hal ini bisa dipahami, karena yang bersangkutan mungkin memang tidak dibentuk dari pengalaman panjang di dunia pendidikan. Ia hadir karena “titipan”, bukan karena kompetensi.

Mengapa seratus hari penting? Karena fase awal ini biasanya menjadi “jendela” untuk membaca orientasi kepemimpinan. Jika sejak awal pemimpin daerah memilih untuk menempatkan orang-orang yang memang paham dan punya rekam jejak baik di sektor pendidikan, maka publik bisa menaruh harapan. Sebaliknya, jika sejak hari pertama keputusan didasarkan pada logika transaksional, maka jangan heran bila lima tahun ke depan hanya diisi dengan stagnasi, atau bahkan kemunduran.

Khusus dalam dunia pendidikan, seratus hari pertama dapat diisi dengan: Pertama, membentuk tim audit internal pendidikan untuk memetakan permasalahan dan potensi satuan pendidikan. Kedua, melakukan dialog terbuka dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan untuk menyerap aspirasi. Ketiga, merancang ulang sistem rekrutmen kepala sekolah dan pengawas berbasis merit system atau yang lebih trasfaran. Keempat, menghentikan proyek pendidikan yang hanya bersifat seremonial tanpa dampak nyata. Dan kelima, memastikan penempatan jabatan struktural di dinas dilakukan melalui uji kompetensi dan pengalaman nyata.

Jika langkah-langkah strategis ini dilakukan, maka publik akan merasakan bahwa kepala daerah serius membangun fondasi pendidikan.

Pendidikan Tidak Butuh Gimik

Sudah terlalu banyak gimmick di sektor pendidikan. Launching program, deklarasi visi-misi, peresmian aplikasi berbasis daring, semuanya bagus—asal diikuti dengan pelaksanaan yang konkret dan terukur. Namun sering kali, program-program tersebut sekadar tempelan. Yang diutamakan bukan kebermanfaatannya, melainkan pencitraan di media sosial.

Pendidikan tidak butuh itu. Pendidikan membutuhkan kehadiran pemimpin yang membumi, yang tahu kondisi di pelosok, yang menghargai jerih payah guru honorer, yang memahami tantangan guru di sekolah inklusif, yang mendengar keluh kesah kepala sekolah tanpa harus menunggu viral di media. Inilah mengapa seratus hari pertama penting: karena kita tidak bisa menunggu lima tahun untuk melihat perubahan. Jika di awal masa jabatan saja kepala daerah gagal menempatkan orang-orang yang mumpuni, maka sangat mungkin lima tahun berikutnya hanya akan jadi waktu yang terbuang.

Kita membutuhkan pemimpin daerah yang berani melawan arus pragmatisme politik. Pemimpin yang paham bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak langsung menghasilkan suara, tetapi membentuk peradaban. Dan itu hanya bisa dilakukan jika orang-orang yang mengurusi pendidikan berasal dari rahim pendidikan itu sendiri. Sebagai guru yang telah mengabdi lebih dari tiga dekade, penulis tidak berharap terlalu muluk dari kepala daerah. Kami hanya berharap satu hal: jangan rusak dunia pendidikan dengan kepentingan politik jangka pendek. Biarkan pendidikan berjalan di jalur profesional, dengan komando orang-orang yang punya keilmuan dan integritas.

Seratus hari bisa menjadi awal dari masa depan yang cerah—atau awal dari kehancuran yang terstruktur. Pilihannya ada di tangan pemimpin kita hari ini.***

• Doktor Ilmu Pendidikan, Praktisi Pendidikan dan Hipnoterapis