VISI | Seratus Hari

Seringkali kita menyaksikan bagaimana seorang Kepala Dinas Pendidikan hanya menjadi “juru kirim program”, tanpa punya gagasan besar. Ia hadir di podium, membaca naskah, menandatangani berkas, namun kosong dari ruh kepemimpinan pendidikan. Hal ini bisa dipahami, karena yang bersangkutan mungkin memang tidak dibentuk dari pengalaman panjang di dunia pendidikan. Ia hadir karena “titipan”, bukan karena kompetensi.

Mengapa seratus hari penting? Karena fase awal ini biasanya menjadi “jendela” untuk membaca orientasi kepemimpinan. Jika sejak awal pemimpin daerah memilih untuk menempatkan orang-orang yang memang paham dan punya rekam jejak baik di sektor pendidikan, maka publik bisa menaruh harapan. Sebaliknya, jika sejak hari pertama keputusan didasarkan pada logika transaksional, maka jangan heran bila lima tahun ke depan hanya diisi dengan stagnasi, atau bahkan kemunduran.

Khusus dalam dunia pendidikan, seratus hari pertama dapat diisi dengan: Pertama, membentuk tim audit internal pendidikan untuk memetakan permasalahan dan potensi satuan pendidikan. Kedua, melakukan dialog terbuka dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan untuk menyerap aspirasi. Ketiga, merancang ulang sistem rekrutmen kepala sekolah dan pengawas berbasis merit system atau yang lebih trasfaran. Keempat, menghentikan proyek pendidikan yang hanya bersifat seremonial tanpa dampak nyata. Dan kelima, memastikan penempatan jabatan struktural di dinas dilakukan melalui uji kompetensi dan pengalaman nyata.

Jika langkah-langkah strategis ini dilakukan, maka publik akan merasakan bahwa kepala daerah serius membangun fondasi pendidikan.

Pendidikan Tidak Butuh Gimik

Sudah terlalu banyak gimmick di sektor pendidikan. Launching program, deklarasi visi-misi, peresmian aplikasi berbasis daring, semuanya bagus—asal diikuti dengan pelaksanaan yang konkret dan terukur. Namun sering kali, program-program tersebut sekadar tempelan. Yang diutamakan bukan kebermanfaatannya, melainkan pencitraan di media sosial.