VISI | Pers Sekarat, Demokrasi Terancam

Masalah ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja media. Hak normatif pekerja seharusnya merupakan kewajiban hukum pemberi kerja, bukan sengketa keperdataan biasa. Namun praktik hukum justru sering memperberat korban. Negara kembali absen di ruang yang seharusnya dilindunginya.

Di tengah krisis ekonomi media, kekerasan terhadap pers justru meningkat tajam. Sepanjang 2025, LBH Pers mencatat 96 peristiwa kekerasan dengan 146 korban dari unsur jurnalis, media, pers mahasiswa, dan narasumber. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Ironisnya, pelaku didominasi oleh aktor negara, termasuk polisi, pejabat publik, dan TNI.

Pembungkaman pers ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik yang mempersempit ruang sipil. Ketika media melemah secara ekonomi, mereka juga melemah secara politik. Redaksi menjadi lebih rentan terhadap tekanan, dan keberanian jurnalistik pun tergerus. Dalam jangka panjang, publiklah yang kehilangan hak atas informasi yang akurat dan berimbang.

Optimisme sebagian pemimpin media global—yang mengaku yakin terhadap prospek bisnis mereka—terdengar kontras dengan kenyataan ini. Survei Reuters Institute justru menunjukkan menurunnya kepercayaan terhadap masa depan jurnalisme. Barangkali optimisme itu lahir karena yang dinilai adalah kelangsungan perusahaan masing-masing, bukan kesehatan ekosistem pers secara keseluruhan.

Refleksi Hari Pers Nasional 2026 seharusnya membawa kesadaran bahwa krisis media adalah krisis demokrasi. Jika media terus dibiarkan sekarat di tengah rakusnya platform digital dan abainya negara, jurnalisme akan kehilangan daya hidupnya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah media bisa bertahan, melainkan apakah bangsa ini masih mau menyelamatkan pers sebelum demokrasi ikut tumbang bersamanya.***