VISI | Kekerasan Polisi dan Krisis Akuntabilitas
ED
Editor
M Purnama Alam
Minggu, 14 September 2025 | 06:44 WIB
Presiden dan legislator harus memilih: melindungi kekuasaan polisi, atau mereformasi untuk melindungi rakyat. Kematian Affan, para korban Kanjuruhan, dan penangkapan aktivis masyarakat sipil menjadi pengingat bahwa hukum harus melayani warga, bukan penguasa. Jika kita mengabaikan hal ini, akan ada lebih banyak nyawa tak berdosa yang hilang. Jika bertindak, kita bisa membangun institusi kepolisian yang menghormati hak asasi dan mendukung demokrasi. Hanya dengan itu Indonesia bisa menjadi negara hukum yang sejati.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!