VISI | HUT RI ke-81: Keadilan Menjauh, Kemakmuran Ikut Menjauh
Presiden Prabowo masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan.
Kepercayaan publik tidak harus hilang selamanya.
Tetapi kepercayaan tidak bisa dipulihkan dengan pidato.
Ia harus dibuktikan melalui tindakan.
Jika Presiden mampu menunjukkan bahwa penegak hukum yang melakukan pelanggaran juga akan ditindak, siapa pun orangnya, maka masyarakat akan melihat bahwa negara benar-benar hadir.
Jika pengusaha mendapatkan kepastian hukum, UMKM terbebas dari pungutan ilegal, guru memperoleh peningkatan kesejahteraan yang nyata, jaminan sosial semakin kuat, pendidikan membaik, harga kebutuhan pokok lebih terkendali dan kebijakan energi tidak terus-menerus menimbulkan kegaduhan, maka narasi “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” akan mulai menemukan bentuk konkretnya.
Sebaliknya, apabila berbagai persoalan tersebut terus berulang sementara pemerintah lebih sibuk mempertahankan citra daripada membenahi persoalan fundamental, kekecewaan publik berpotensi semakin besar.
Demokrasi memang menyediakan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan. Karena itu, pemerintah tidak boleh menunggu sampai kekecewaan berubah menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!