Soroti Distribusi BBM di Kalbar, Gulam Sharon: B50 Bisa Tekan Biaya Angkut

VISI.NEWS —  Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Gulam Mohamad Sharon, menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kalimantan yang terkendala jarak dan kondisi geografis. Ia menilai pengembangan biodiesel B50 dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya distribusi BBM di wilayah tersebut.

Sharon mengatakan persoalan distribusi BBM sangat dirasakan masyarakat di daerah pemilihannya di Kalimantan Barat (Kalbar). Menurutnya, sejumlah daerah masih sangat bergantung pada pasokan BBM yang dikirim dari Pontianak.

"Terutama di dapil saya di Kalbar. Saat sekarang ini BBM tidak bisa masuk, jadi semuanya di-cover dari Pontianak," ujar Sharon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM serta Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Selasa (8/9/2026)

Ia mencontohkan distribusi BBM dari terminal di Pontianak menuju sejumlah wilayah seperti Sintang, Melawi, Sanggau hingga Kapuas Hulu. Jarak tempuh yang jauh membuat biaya transportasi distribusi BBM menjadi tinggi.

Sharon menyebut jarak Pontianak menuju Kapuas Hulu dapat mencapai sekitar 700 kilometer. Kondisi tersebut semakin menjadi persoalan ketika kondisi sungai mengalami surut sehingga distribusi BBM melalui jalur tertentu ikut terganggu.

Menurutnya, keberadaan B50 dapat membantu mengatasi persoalan tersebut apabila produksi biodiesel dapat dilakukan lebih dekat dengan wilayah yang membutuhkan pasokan.

"Dengan adanya B50 dan ini bisa disalurkan di depot Sintang, ini jadi salah satu solusi karena bisa mengurangi biaya transportasi," katanya.

Legislator Dapil Kalbar II tersebut melihat Kalimantan Barat memiliki potensi bahan baku yang besar untuk mendukung pengembangan biodiesel. Ia menyebut Kabupaten Sintang memiliki sekitar 12 pabrik kelapa sawit dengan produksi CPO dalam jumlah besar.

Potensi tersebut, kata dia, dapat dimanfaatkan untuk membangun ekosistem produksi biodiesel yang lebih dekat dengan titik distribusi BBM.

Karena itu, Sharon mendorong EBTKE mengembangkan mesin pengolahan yang efisien sehingga produksi biodiesel tidak harus terpusat di satu wilayah.

"Kalau bisa nanti EBTKE punya mesin yang efisien untuk mengubah ini, bisa di tiap depot atau di tiap kabupaten, di titik-titik sebarannya," ujarnya.

Politisi Partai Nasdem asal Kalbar tersebut menyatakan bila konsep tersebut juga dapat diterapkan di wilayah Kalimantan lainnya. Ia menyebut Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur juga menghadapi tantangan distribusi BBM, terutama pada kondisi musim kemarau.

"Ini bukan hanya terjadi di Kalbar. Ini terjadi juga di Kalteng, Kaltim pada saat musim kemarau agak sulit untuk mendistribusikan BBM-nya," katanya.

Selain persoalan biaya transportasi, Sharon turut menyoroti mekanisme pengaturan kuota BBM hingga tingkat SPBU. Ia mengusulkan agar pengaturan distribusi BBM hingga masing-masing SPBU lebih banyak dilakukan oleh Pertamina.

Menurut Sharon, BPH Migas cukup melakukan pengaturan pada tingkat kabupaten atau kecamatan, sedangkan distribusi hingga titik SPBU dapat dikelola Pertamina.

"Saya mengusulkan ini dikembalikan lagi ke Pertamina. Jadi cukup BPH itu sampai kabupaten saja atau kecamatan. Sisanya per titik SPBU itu nanti bisa dilakukan oleh Pertamina sendiri," ujarnya.

Ia menilai Pertamina memiliki jaringan dan infrastruktur yang lebih lengkap hingga tingkat kabupaten sehingga koordinasi distribusi BBM di lapangan dinilai akan lebih mudah.

Sharon mengatakan persoalan tersebut penting diperhatikan karena ketika terjadi kekurangan BBM di daerah, Pertamina kerap menjadi pihak yang menerima keluhan masyarakat, meski pengaturan kuota berada di bawah kewenangan BPH Migas.

"Kalau ada demo, ada kekurangan minyak, yang kena demo ini Pertamina. Masyarakat itu enggak tahu itu BPH Migas," katanya.

Ia berharap penguatan koordinasi dan pembagian kewenangan distribusi BBM dapat membuat pasokan energi di Kalimantan lebih merata, sekaligus mengurangi beban biaya logistik akibat jarak distribusi yang sangat jauh.