Minta Pembahasan Anggaran BMKG 2027 Ditunda, Mori Hanafi Usul Pembentukan Panja
PN
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Nasdem Mori Hanafi./visi.news/ist.
VISI.NEWS — Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, meminta pembahasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun Anggaran 2027 ditunda. Ia mendorong Komisi V terlebih dahulu mendalami pelaksanaan anggaran BMKG 2025 dan 2026, khususnya proses pengadaan barang dan jasa yang mencatat serapan anggaran nyaris 100 persen.
“Saya minta terkait dengan BMKG, pembahasan terkait dengan anggaran tahun 2027 untuk di-pending,” ujar Mori dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Sekretaris Utama BMKG dan BNPP/Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Mori menilai tingginya tingkat penyerapan anggaran BMKG perlu mendapat perhatian serius sebelum DPR membahas tambahan atau alokasi anggaran untuk 2027. Berdasarkan catatannya, dari total pagu BMKG sebesar Rp2,42 triliun, realisasi penyerapan mencapai 99,05 persen.
Ia merinci, program meteorologi, klimatologi, dan geofisika memiliki serapan 99,2 persen, sedangkan dukungan manajemen mencapai 98,89 persen. Penyerapan anggaran di pusat tercatat 99,32 persen dan di daerah sebesar 98,68 persen.
Sorotan Mori semakin mengarah pada sejumlah program pengadaan yang memiliki tingkat serapan sangat tinggi.
Salah satunya program Strengthening Climate and Weather Service Capacity Phase II dengan anggaran Rp344,011 miliar yang telah terserap 99,74 persen.
Mori juga menyoroti optimalisasi sistem layanan teknologi komputasi dan pengolahan data melalui Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP) senilai Rp157,519 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut terserap hingga 99,9 persen dan hanya menyisakan sekitar Rp4 juta.
“Ini bagaimana cerita proses pengadaannya, Pak? Sampai ada yang Rp157 miliar, hanya tersisa Rp4 juta,” kata legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat I tersebut.
Selain itu, Mori mencermati pengadaan peralatan monitoring dan dampak gempa bumi, termasuk intensitimeter dan accelerograph melalui IDRIP. Dari anggaran Rp28,572 miliar, realisasi penyerapan mencapai Rp28,481 miliar.
Pengadaan peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami melalui program yang sama juga memiliki pagu Rp50,228 miliar dengan realisasi Rp50,178 miliar.
Mori menyebut, berdasarkan catatannya, sejumlah pengadaan dalam program tersebut memiliki total anggaran sekitar Rp585 miliar dengan tingkat serapan mencapai 99,2 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara transparan, terutama terkait proses pengadaan dan alasan tingkat serapan yang sangat tinggi.
Karena itu, Mori meminta Komisi V DPR RI tidak terburu-buru melanjutkan pembahasan anggaran BMKG 2027 sebelum memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya.
Ia bahkan mendorong agar persoalan anggaran BMKG 2025 ditingkatkan ke pendalaman melalui Panitia Kerja (Panja).
“Karena itu, dalam forum yang terhormat ini, saya minta terkait dengan BMKG, untuk pembahasan tahun anggaran 2027 ini bisa kita tunda, sambil kita melihat dulu apa yang terjadi di tahun 2026,” tegas Mori.
Mori menekankan, evaluasi diperlukan agar pembahasan anggaran BMKG 2027 tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaannya.
“Saya minta terkait dengan BMKG, pembahasan terkait dengan anggaran tahun 2027 untuk di-pending,” ujar Mori dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Sekretaris Utama BMKG dan BNPP/Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Mori menilai tingginya tingkat penyerapan anggaran BMKG perlu mendapat perhatian serius sebelum DPR membahas tambahan atau alokasi anggaran untuk 2027. Berdasarkan catatannya, dari total pagu BMKG sebesar Rp2,42 triliun, realisasi penyerapan mencapai 99,05 persen.
Ia merinci, program meteorologi, klimatologi, dan geofisika memiliki serapan 99,2 persen, sedangkan dukungan manajemen mencapai 98,89 persen. Penyerapan anggaran di pusat tercatat 99,32 persen dan di daerah sebesar 98,68 persen.
Sorotan Mori semakin mengarah pada sejumlah program pengadaan yang memiliki tingkat serapan sangat tinggi.
Salah satunya program Strengthening Climate and Weather Service Capacity Phase II dengan anggaran Rp344,011 miliar yang telah terserap 99,74 persen.
Mori juga menyoroti optimalisasi sistem layanan teknologi komputasi dan pengolahan data melalui Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP) senilai Rp157,519 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut terserap hingga 99,9 persen dan hanya menyisakan sekitar Rp4 juta.
“Ini bagaimana cerita proses pengadaannya, Pak? Sampai ada yang Rp157 miliar, hanya tersisa Rp4 juta,” kata legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat I tersebut.
Selain itu, Mori mencermati pengadaan peralatan monitoring dan dampak gempa bumi, termasuk intensitimeter dan accelerograph melalui IDRIP. Dari anggaran Rp28,572 miliar, realisasi penyerapan mencapai Rp28,481 miliar.
Pengadaan peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami melalui program yang sama juga memiliki pagu Rp50,228 miliar dengan realisasi Rp50,178 miliar.
Mori menyebut, berdasarkan catatannya, sejumlah pengadaan dalam program tersebut memiliki total anggaran sekitar Rp585 miliar dengan tingkat serapan mencapai 99,2 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara transparan, terutama terkait proses pengadaan dan alasan tingkat serapan yang sangat tinggi.
Karena itu, Mori meminta Komisi V DPR RI tidak terburu-buru melanjutkan pembahasan anggaran BMKG 2027 sebelum memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya.
Ia bahkan mendorong agar persoalan anggaran BMKG 2025 ditingkatkan ke pendalaman melalui Panitia Kerja (Panja).
“Karena itu, dalam forum yang terhormat ini, saya minta terkait dengan BMKG, untuk pembahasan tahun anggaran 2027 ini bisa kita tunda, sambil kita melihat dulu apa yang terjadi di tahun 2026,” tegas Mori.
Mori menekankan, evaluasi diperlukan agar pembahasan anggaran BMKG 2027 tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaannya.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!