Pulau Kabaena Dirusak Aktivitas Tambang, Daniel Johan : Jangan Cari Keuntungan Tapi Korbankan Rakyat

"Jangan sampai rakyat menderita akibat kebijakan Pemerintah yang hanya menguntungkan pengusaha. Kepentingan rakyat tetap menjadi hal yang pertama dipikirkan sebelum mengeluarkan kebijakan," ujar Daniel.

Di samping itu, Daniel meminta Pemerintah memastikan bahwa masyarakat setempat mendapatkan kompensasi yang adil atas dampak negatif tambang, termasuk akses ke layanan kesehatan yang memadai dan program pelatihan untuk mendukung mata pencaharian alternatif.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga diharapkan segera memulai upaya rehabilitasi ekosistem yang rusak di Kabaena, dengan melibatkan perusahaan tambang dalam pembiayaan dan pelaksanaannya

"Kalau perlu segera bentuk pengawasan independen yang melibatkan aktivis lingkungan, akademisi dan profesi lainnya. Sehingga perusahaan tambang tidak semena-meda dalam operasi penambangan nikel," tuturnya.

Daniel menekankan pentingnya Pemerintah mengawal pertanggungjawaban pihak perusahaan-perusahaan tambang terhadap dampak kesehatan pada masyarakat.

Data menunjukkan, terdapat 95 kasus penyakit kulit di Kabaena Induk pada tahun 2022, 100 kasus di Kabaena Barat tahun 2023 ada, dan 102 kasus pada 2023 di Kabaena Selatan. Ratusan kasus penyakit kulit di Pulau Kabaena tersebut diduga kuat disebabkan air yang kotor.

“Ingat, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menjaga lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat," urai Daniel.

“Jadi persoalan ini harus cepat ditangani, jangan sampai masyarakat yang terkena penyakit semakin bertambah akibat air yang tercemar dan kerusakan lingkungan karena aktivitas tambang,” imbuhnya.