Perjuangkan Aspirasi Rakyat Bengkulu, Erna Desak Pemerintah Benahi Pelabuhan Pulau Bai

VISI.NEWS – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, mendesak pemerintah menjadikan Pelabuhan Pulau Bai, Bengkulu, sebagai prioritas pembangunan nasional. 

Menurutnya, Bengkulu selama ini menghadapi ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan, meski daerah tersebut turut menyumbang penerimaan negara melalui aktivitas kepelabuhanan.

Pernyataan itu disampaikan Erna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Erna menilai daerah-daerah penghasil Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kepelabuhanan, terutama di Sumatera dan Kalimantan, belum memperoleh alokasi pembangunan yang sebanding dengan kontribusinya.

“Pelabuhan-pelabuhan di daerah menjadi mesin penghasil uang negara melalui aktivitas batu bara, migas, hingga ekspor komoditas. Namun, hasil yang diperoleh negara tidak kembali secara proporsional ke daerah,” ujarnya.

Menurut Erna, kondisi tersebut berdampak pada lambatnya penanganan persoalan infrastruktur pelabuhan, mulai dari pengerukan alur pelayaran, rehabilitasi fasilitas, hingga peningkatan aspek keselamatan pelayaran.

Secara khusus, Erna menyoroti kondisi Pelabuhan Pulau Bai yang menjadi pintu utama distribusi logistik di Bengkulu. Ia mengatakan pelabuhan tersebut memiliki peran strategis karena provinsi itu belum memiliki jaringan jalan tol yang memadai, sementara kapasitas transportasi udara juga terbatas.

Ia mengungkapkan, pengerukan alur pelayaran di Pulau Bai yang saat ini dilakukan merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025. 

Namun, menurutnya, langkah tersebut masih bersifat sementara dan belum menyelesaikan akar persoalan sedimentasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Kalau bukan karena Inpres, mungkin Pelabuhan Pulau Baai tidak dikeruk lagi. Padahal sedimentasi di alur pelayaran ini sudah menjadi persoalan klasik,” katanya.

Erna mendorong Ditjen Perhubungan Laut menyusun solusi jangka panjang, seperti penerapan teknologi sand bypassing atau metode lain yang mampu mengatasi sedimentasi secara permanen, sehingga pemerintah tidak terus-menerus melakukan pengerukan berkala.

Dalam kesempatan itu, Erna juga meminta pemerintah melanjutkan pendalaman alur Pelabuhan Pulau Baai hingga mencapai minus 12 meter sesuai rencana lanjutan yang tertuang dalam Instruksi Presiden.

Menurutnya, kedalaman alur saat ini yang berada di kisaran minus 6,5 meter LWS hanya mampu melayani kapal berukuran sekitar 5.000 hingga 12.000 gross ton (GT).

Jika alur diperdalam hingga minus 12 meter, kapal berkapasitas lebih dari 20.000 GT dapat bersandar di Pelabuhan Pulau Baai. Kondisi tersebut diyakini akan menekan biaya logistik, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan daya saing ekonomi Bengkulu.

“Kalau kapal-kapal besar bisa masuk, biaya logistik akan turun dan ekonomi daerah bisa berkembang. Karena itu kami membutuhkan keadilan pembangunan untuk Bengkulu,” tegasnya.

Erna berharap pemerintah tidak hanya berfokus membangun infrastruktur baru, tetapi juga memastikan pelabuhan-pelabuhan yang telah ada mendapatkan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa daerah yang berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui sektor kepelabuhanan sudah semestinya memperoleh dukungan pembangunan yang proporsional agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.