Pemerintah Dorong Resiliensi Bencana Berbasis Kolaborasi

“Tantangannya adalah bagaimana membuat semuanya bekerja secara bersama-sama. Dan ini membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara kita memandang resiliensi,” ujarnya.

Ia menegaskan resiliensi tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai agenda tambahan dalam pembangunan. Sebaliknya, resiliensi harus menjadi salah satu kualitas utama dari pembangunan itu sendiri.

“Kita harus mengubah cara kita merencanakan, berinvestasi, membangun, dan mengukur kemajuan,” kata Febrian.

Menurutnya, pendekatan tersebut perlu diterapkan hingga tingkat lokal karena ketangguhan pada akhirnya diwujudkan di tengah masyarakat.

Resiliensi nasional, lanjut Febrian, merupakan akumulasi dari jutaan keputusan yang dibuat di lapangan. Ketangguhan dapat diwujudkan ketika masyarakat dan pemerintah daerah mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pembangunan, mulai dari membangun sekolah dan jalan, melindungi sungai, hingga memperhitungkan risiko perubahan iklim di masa mendatang.

Tiga Prioritas Resiliensi

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Raditya Jati, mengatakan GFSR ke-3 menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pihak dalam membahas tantangan sekaligus mencari solusi untuk memperkuat resiliensi berkelanjutan.

Forum yang berlangsung selama dua hari, 9–10 September 2026, tersebut membahas tiga prioritas yang saling berkaitan.

Prioritas pertama adalah integrasi arsitektur. Pendekatan ini diarahkan untuk memperkuat pelibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai institusi dapat bekerja sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri.