Pemerintah Dorong Resiliensi Bencana Berbasis Kolaborasi

VISI.NEWS — Pemerintah Indonesia terus mendorong berbagai pihak untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan di tengah meningkatnya ancaman bencana, perubahan iklim, dan ketidakpastian pembangunan. Pengalaman penanganan dan pemulihan pascagempa Yogyakarta menjadi salah satu pembelajaran penting bahwa ketangguhan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan resiliensi sejati lahir ketika berbagai institusi mampu bekerja secara terpadu dan saling melengkapi.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengubah berbagai tindakan yang sebelumnya berjalan secara terfragmentasi menjadi upaya bersama yang menghasilkan dampak lebih selaras.

Hal itu, kata Febrian, tercermin dalam proses pemulihan setelah gempa Yogyakarta. Warga, komunitas, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga mitra internasional turut mengambil peran dalam proses pemulihan dan membangun kembali wilayah terdampak.

“Apa yang terjadi setelahnya sama pentingnya. Warga saling membantu, kelompok masyarakat dan pemerintah daerah merespons. Pemerintah pusat memobilisasi bantuan, dan mitra internasional berdatangan,” ujar Febrian saat membuka The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR), ADEXCO 2026, dan IEE Series Engineering Week 2026 di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Resiliensi Harus Menjadi Bagian dari Pembangunan

Febrian mengatakan tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks karena perubahan iklim, risiko bencana, degradasi lingkungan, kerentanan ekonomi, dan pembangunan memiliki keterkaitan yang semakin kuat.

Namun, di sisi lain, institusi, mekanisme pendanaan, proses perencanaan, hingga sistem akuntabilitas masih kerap berkembang dan bekerja secara terpisah.

Karena itu, menurut Febrian, tantangan utama bukan sekadar menciptakan lebih banyak kebijakan, kerangka kerja, atau institusi baru. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana seluruh elemen tersebut dapat bekerja secara bersama-sama.

“Tantangannya adalah bagaimana membuat semuanya bekerja secara bersama-sama. Dan ini membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara kita memandang resiliensi,” ujarnya.

Ia menegaskan resiliensi tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai agenda tambahan dalam pembangunan. Sebaliknya, resiliensi harus menjadi salah satu kualitas utama dari pembangunan itu sendiri.

“Kita harus mengubah cara kita merencanakan, berinvestasi, membangun, dan mengukur kemajuan,” kata Febrian.

Menurutnya, pendekatan tersebut perlu diterapkan hingga tingkat lokal karena ketangguhan pada akhirnya diwujudkan di tengah masyarakat.

Resiliensi nasional, lanjut Febrian, merupakan akumulasi dari jutaan keputusan yang dibuat di lapangan. Ketangguhan dapat diwujudkan ketika masyarakat dan pemerintah daerah mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pembangunan, mulai dari membangun sekolah dan jalan, melindungi sungai, hingga memperhitungkan risiko perubahan iklim di masa mendatang.

Tiga Prioritas Resiliensi

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Raditya Jati, mengatakan GFSR ke-3 menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pihak dalam membahas tantangan sekaligus mencari solusi untuk memperkuat resiliensi berkelanjutan.

Forum yang berlangsung selama dua hari, 9–10 September 2026, tersebut membahas tiga prioritas yang saling berkaitan.

Prioritas pertama adalah integrasi arsitektur. Pendekatan ini diarahkan untuk memperkuat pelibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai institusi dapat bekerja sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Prioritas kedua adalah menyelaraskan modal. Upaya ini menitikberatkan pada bagaimana pendanaan iklim, pendanaan risiko bencana, dan pendanaan pembangunan dapat dikoneksikan secara lebih baik untuk mendukung ketangguhan jangka panjang yang berorientasi pada pencegahan.

“Dan ketiga, mewujudkan resiliensi berkelanjutan. Prioritas pada komitmen global dan strategi nasional dapat diterjemahkan ke dalam aksi yang dipimpin secara lokal, dipercaya oleh masyarakat, dan mampu menghasilkan pencapaian yang terukur,” ujar Raditya.

Menurutnya, ketiga prioritas tersebut bukan sekadar konsep, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan kebijakan resiliensi dalam memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Ini bukanlah tantangan abstrak. Ini adalah tantangan yang menentukan apakah kebijakan resiliensi benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat,” ujar Raditya.

GFSR ke-3 juga menjadi kesempatan untuk mendokumentasikan berbagai kemajuan yang telah dicapai, mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada, serta menerjemahkan pengalaman selama dua dekade terakhir menjadi strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk membangun generasi ketangguhan berikutnya.

Dari Dialog Menuju Aksi Nyata

GFSR telah berkembang menjadi forum pertukaran pembelajaran dan gagasan yang mempertemukan berbagai pihak, mulai dari tingkat lokal hingga global.

Forum global pertama menjadi fondasi awal bagi pengembangan gagasan resiliensi berkelanjutan. Forum kedua memperdalam dialog regional, sedangkan penyelenggaraan GFSR ke-3 diarahkan untuk mendorong pergeseran dari pembangunan konsep menuju pelaksanaan serta dari dialog menuju dampak yang dapat dirasakan.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena berbagai risiko yang dihadapi masyarakat tidak selalu mengenal batas wilayah maupun sektor.

Ancaman bencana, perubahan iklim, persoalan lingkungan, hingga kerentanan ekonomi dapat saling memperkuat. Karena itu, respons terhadap risiko juga membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

ADEXCO 2026 Tampilkan Teknologi Kebencanaan

Bersamaan dengan GFSR ke-3, inovasi, teknologi, dan industri manajemen bencana turut ditampilkan melalui Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) 2026.

ADEXCO mempertemukan pemerintah, pelaku industri, pengembang teknologi, praktisi, akademisi, masyarakat sipil, serta mitra internasional.

Pameran tersebut mencakup berbagai solusi yang berkaitan dengan seluruh siklus manajemen bencana, mulai dari kesiapsiagaan dan tanggap darurat hingga proses pemulihan.

Raditya mengatakan partisipasi industri dalam ADEXCO 2026 menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap pengembangan teknologi dan solusi untuk mendukung manajemen bencana.

“Kami sangat bahagia melihat partisipasi yang terus meningkat tahun ini, dengan 152 perusahaan peserta pameran dari sembilan negara, yang menunjukkan peningkatan minat terhadap teknologi dan solusi manajemen bencana. Namun, kita harus ingat bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir dari segalanya,” ujarnya.

Menurutnya, teknologi harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat kemampuan manusia dan institusi dalam menghadapi bencana. Pemanfaatan teknologi perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas, koordinasi, kebijakan, serta keterlibatan masyarakat.

Perkuat Kemitraan Pemerintah dan Swasta

Melalui GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026, BNPB mengajak seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan forum tersebut untuk memperluas pertukaran pengetahuan, membangun jejaring, dan menginisiasi langkah konkret.

Kolaborasi perlu diperkuat tidak hanya antara pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga antara peneliti dan praktisi serta antara pengetahuan internasional dengan pengalaman lokal.

“Mari kita perkuat kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, antara peneliti dan praktisi, serta antara pengetahuan internasional dan pengalaman lokal,” tambah Raditya.

Ia berharap berbagai gagasan yang muncul selama forum dapat diterjemahkan menjadi aksi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

ADEXCO 2026 sendiri diselenggarakan sebagai bagian dari Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 dengan mengusung tema “Sustainability for Industrial Transformation”.

Rangkaian IEE Series 2026 juga menghadirkan sejumlah pameran industri lainnya, yakni Construction Indonesia, Concrete Show South-east Asia – Indonesia, Mining Indonesia, Oil & Gas Indonesia, Water Indonesia, serta GIFA & METEC Indonesia.

Hadirkan Pemangku Kepentingan Nasional dan Internasional

Pembukaan GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026 dihadiri berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional. Di antaranya Wakil Menteri Bappenas, Wakil Menteri Luar Negeri, Duta Besar Rusia, perwakilan Komisi VIII DPR RI, perwakilan kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta perwakilan kedutaan besar Amerika Serikat, Australia, dan Filipina.

Hadir pula pimpinan Pamerindo serta sejumlah mitra penanggulangan bencana.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan resiliensi membutuhkan pendekatan yang luas dan terintegrasi.

Pada akhirnya, GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026 diarahkan pada satu tujuan bersama, yakni memastikan pembangunan tetap dapat berjalan di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian.

Forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan kolaborasi dan tindakan konkret yang memperkuat kemampuan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan.