MBG Berpotensi Lebih Hemat, Pemerintah Hitung Ulang Kebutuhan Anggaran

VISI NEWS | JAKARTA – Pemerintah mengisyaratkan adanya potensi pengurangan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dilakukan evaluasi dan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program unggulan tersebut. Namun, pemerintah menegaskan bahwa langkah itu bukanlah pemangkasan anggaran secara paksa, melainkan hasil dari perhitungan yang lebih cermat untuk memastikan penggunaan dana negara menjadi lebih efektif dan efisien.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah saat ini tengah menyelaraskan data serta melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan implementasi Program MBG di berbagai daerah, termasuk pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini," ujar Prasetyo kepada awak media dalam konferensi pers peningkatan kualitas layanan MBG dan SPPG terpencil di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, pemerintah masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan proses penghitungan kebutuhan riil anggaran bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN (Badan Gizi Nasional)," katanya.

Prasetyo menegaskan, evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas layanan maupun kandungan gizi yang diterima masyarakat penerima manfaat.

Melalui sinkronisasi data penerima dan penataan operasional SPPG, pemerintah optimistis dapat menekan berbagai biaya yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program, terutama di daerah dengan tantangan geografis yang tinggi.

"Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," jelasnya.

Sinyal efisiensi anggaran Program MBG sebelumnya juga disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyesuaikan pagu anggaran program tersebut menjadi Rp268 triliun dari alokasi awal sebesar Rp335 triliun pada tahun 2026.

Artinya, terdapat potensi penghematan mencapai Rp67 triliun dari rencana awal yang telah disusun pemerintah.

Purbaya menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan Program MBG tetap berjalan optimal dengan penggunaan dana yang lebih tepat sasaran.

"Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada Selasa (19/5/2026).

Meski demikian, ia belum merinci bentuk efisiensi tambahan yang akan dilakukan pemerintah pada tahap berikutnya.

Purbaya memastikan bahwa Presiden Prabowo tetap berkomitmen menjalankan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Program ini dinilai memiliki peran strategis dalam menekan angka stunting, meningkatkan kesehatan peserta didik, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran Program MBG tercatat telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu yang tersedia.

Sementara itu, jumlah penerima manfaat terus bertambah. Pemerintah mencatat sebanyak 61,96 juta orang telah menerima manfaat Program MBG melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Capaian tersebut menunjukkan besarnya skala program yang dijalankan pemerintah dalam waktu relatif singkat.

Meski membuka peluang pengurangan kebutuhan anggaran, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama tetap pada kualitas pelaksanaan program. Efisiensi yang dilakukan diharapkan lahir dari perbaikan tata kelola, akurasi data, serta optimalisasi distribusi, bukan dengan mengurangi hak masyarakat penerima manfaat.

Dengan evaluasi yang tengah berlangsung, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi contoh kebijakan sosial berskala besar yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dikelola secara akuntabel, efisien, dan berkelanjutan demi mendukung generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.