Sudaryono Jadi Kepala BGN, Nurhadi: Tuntaskan Tunggakan Mitra dan Benahi Tata Kelola MBG

VISI.NEWS – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Nanik S Deyang mundur sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dengan alasan kesehatan. Nurhadi mendoakan agar Nanik dapat segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala.

“Kami menghormati keputusan Ibu Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dengan alasan kesehatan. Kesehatan adalah hal yang utama dan tentu kami mendoakan agar beliau segera diberikan kesembuhan serta dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala,” kata Nurhadi kepada Wartawan, Rabu (22/7/2026).

“Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pengunduran diri tersebut dilakukan untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri dan telah disampaikan langsung kepada Presiden,” sambung Politikus Partai NasDem ini.

Meski demikian, Nurhadi berpesan, pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional tidak boleh mengganggu keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pasalnya program MBG, kata dia, menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya yang bergantung pada kualitas pelayanan pemerintah.Demografi

“Stabilitas kepemimpinan dan kepastian tata kelola menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program tersebut,” tegas Nurhadi.

Atas dasar itu, Nurhadi Komisi meminta, pemerintah segera memastikan adanya kepemimpinan yang definitif, kuat, dan memiliki integritas agar tidak terjadi kekosongan pengambilan keputusan.Cabang Eksekutif

Terlebih, lanjut Nurhadi, BGN saat ini sedang menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, pengawasan SPPG, hingga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar.

“Momentum pergantian pimpinan ini juga harus dijadikan kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG,” imbuhnya.

Nurhadi menegaskan, evaluasi tersebut harus mencakup distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi pengadaan, serta sistem pengawasan di lapangan.

Program sebesar ini, tegas Nurhadi, tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat._

“Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel,” bebernya.

Nurhadi mengingatkan, bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat,” pungkasnya.