MBG Berpotensi Lebih Hemat, Pemerintah Hitung Ulang Kebutuhan Anggaran

VISI NEWS | JAKARTA – Pemerintah mengisyaratkan adanya potensi pengurangan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dilakukan evaluasi dan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program unggulan tersebut. Namun, pemerintah menegaskan bahwa langkah itu bukanlah pemangkasan anggaran secara paksa, melainkan hasil dari perhitungan yang lebih cermat untuk memastikan penggunaan dana negara menjadi lebih efektif dan efisien.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah saat ini tengah menyelaraskan data serta melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan implementasi Program MBG di berbagai daerah, termasuk pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini," ujar Prasetyo kepada awak media dalam konferensi pers peningkatan kualitas layanan MBG dan SPPG terpencil di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, pemerintah masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan proses penghitungan kebutuhan riil anggaran bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN (Badan Gizi Nasional)," katanya.

Prasetyo menegaskan, evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas layanan maupun kandungan gizi yang diterima masyarakat penerima manfaat.

Melalui sinkronisasi data penerima dan penataan operasional SPPG, pemerintah optimistis dapat menekan berbagai biaya yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program, terutama di daerah dengan tantangan geografis yang tinggi.

"Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," jelasnya.