Mantan Stafsus Yaqut Didakwa Terima 5,2 Juta Dolar dari Korupsi Kuota Haji

VISI.NEWS - Mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, didakwa menerima uang sebesar 5.233.800 dolar AS dan Rp330 juta dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Jaksa menyebut uang tersebut diterima Gus Alex sebagai bagian dari perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).

"Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 Dollar AS dan Rp 330 juta," kata jaksa.

Dalam dakwaannya, jaksa mengungkap pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Menurut jaksa, pengaturan tersebut berdampak pada jemaah yang seharusnya mendapatkan kesempatan berangkat tetapi tidak diberangkatkan. Sebaliknya, jemaah yang disebut tidak memenuhi ketentuan justru dapat diberangkatkan.

Jaksa juga menyebut pengaturan kuota tersebut disertai penerimaan fee percepatan dari jemaah. Selain itu, terdapat pengalihan dan pengaturan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen tanpa dilandasi kajian kritis.

"Disertai dengan penerimaan fee percepatan dari para jemaah serta mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian kritis," imbuhnya.

Jaksa menyebut Gus Alex melakukan perbuatan tersebut bersama sejumlah pihak. Mereka antara lain Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama periode 2020-2024, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama periode 2021-2024.

Selain itu, terdapat Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTURI) dan Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Makmur.

Dalam perkara tersebut, kerugian negara disebut mencapai Rp622,09 miliar. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kuota Haji Indonesia dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 pada Kementerian Agama.

Jaksa merinci kerugian negara tersebut dalam tiga komponen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat sebesar Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus tahun 2024 sebesar Rp39,95 miliar. Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 untuk jemaah yang seharusnya tidak berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

Jika dijumlahkan, total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp622,09 miliar.

Jaksa menyebut perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.